Politik

RUU Omnibus Law Banyak Menghapus Kewenangan Daerah

Anggota DPD RI, Hasan Basri

TARAKAN, Koran Kaltara – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara tegas menolak RUU Omnibus Law. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri saat ditemui di Tarakan, Sabtu (2/8/2020).

Dia menjelaskan, saat ini RUU Ombnibus Law sedang dibahas di pusat dan sudah masuk pembahasan Bab 3. Dalam hal ini Komite II menarik diri dari pembahasan karena hampir semua pasal yang ada di Bab 3 kewenangan daerah ditarik ke pusat.

“Sehingga karena kami perwakilan daerah dan harus memperjuangkan daerah, maka kami minta semua yang urusan daerah dan kepentingan daerah harus diakomodir,” jelasnya.

Hasan Basri mencontohkan, salah satu kewenangan daerah yang paling kecil, yakni NIB (Nomor Induk Berusaha), pedagang kaki lima, gerobak, pedagang bakso, gorengan, bakwan harus membuat NIB. Selain KTP dan KK syarat NIB harus memiliki NPWP.

“Pemerintah bilang NPWP ini gratis. Iya benar gratis, tapi apakah penjual bakso, penjual bakwan, gorengan harus menunggu NIB dulu baru berjualan. Lalu yang mengeluarkan (NIB) harus pusat, nah itu berapa lama baru keluar (izinnya),” ungkapnya.

DPD RI menyarankan kewenangan tersebut diserahkan ke daerah setempat. Meski menjadi polemik, hal itu tetap dimasukkan ke dalam RUU Ombnibus Law. Menurutnya, contoh ini baru satu dari sekian banyak pasal kewenangan daerah diambil pusat.

Hampir semua model perizinan itu tidak ada lagi di daerah. Ia mengatakan, kewenangan yang paling kecil seharusnya diberikan kepada daerah, sehingga lebih mudah pelayanannya. Pemerintah daerah juga yang paling memahami rakyatnya dan paling paham di daerah.

“Masih banyak lagi undang-undang tentang pemerintah daerah benar-benar dihabisi. Kami Komite II DPD RI sudah sepakat dan telah bersurat kepada Ketua DPD RI untuk menolak dan tidak ikut membahas RUU Omnibus Law,” tegasnya.

Sesuai agenda, besok Senin (3/8/2020), Komite II DPD RI akan bertemu langsung Menteri Perekonomian untuk membahas hal tersebut. DPD RI, khususnya Komite II, tetap menolak RUU Ombinbus Law. (*)

Foto: Ariyanto
Editor: Didik

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah