Headline

Rumah Ibadah Wajib Kantongi Keterangan Aman

Masjid Agung Tanjung Selor. (Foto : Dok/Koran Kaltara)
  • Peribadatan di Tengah Pandemi; Implementasi di Daerah Tunggu Hasil Koordinasi

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Menteri Agama, Fachrul Razi, Sabtu (30/5/2020), telah menerbitkan surat edaran tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Dalam laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, Fachrul Razi mengatakan, surat edaran ini diterbitkan sebagai respon atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing. Namun dengan tetap menaati protokol kesehatan. Terutama dalam rangka pencegahan persebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya.

“Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran Covid-19,” terang Menag di Jakarta.

Menurutnya, surat edaran tersebut mencakup panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang lazimnya  dilaksanakan secara berjamaah atau kolektif di rumah ibadah pada masa pandemi. Di dalamnya, mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi riil pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut. Sehingga bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah.

“Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif,” tegas Menag.

Menag menggarisbawahi, rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif harus berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/RT. Selain itu, rumah ibadah juga berada di Kawasan yang aman dari Covid-19.

Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah. Teknisnya di daerah, terlebih dahulu akan dilakukan koordinasi antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi terkait lainnya.

“Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut. Atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan,” jelasnya.

“Sanksi pencabutan itu dilakukan agar pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan bertanggungjawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol Covid-19,” sambungnya.

Untuk mendapatkan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19, pengurus rumah ibadah dapat mengajukan permohonan surat keterangan secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya.

Adapun rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jamaah atau penggunanya dari luar kawasan atau lingkungannya, pengurus dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 secara langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

“Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Majelis-majelis Agama terkait. Panduan ini akan dievalusi sesuai dengan perkembangan pandemi Covid-19,” tandasnya

Terkait implementasi di daerah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Kalimantan Utara, Suriansyah Hanafi melalui Kepala Sub Bagian Umum, Humas, Anggraito menjelaskan, kewenangan pemberian surat keterangan aman covid-19, pada dasarnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Mengingat otoritas di daerah yang mengetahui secara pasti perkembangan pandemi covid-19 di wilayahnya masing-masing.

“Kalau saya baca surat edaran tersebut, teknis pemberian surat keterangan aman diserahkan kepada pemerintah daerah. Bagi pengurus rumah ibadah yang secara resmi dikeluarkan izin untuk melaksanakan kegiatan keagamaan secara kolektif, juga harus tetap mematuhi seluruh protokol kesehatan,” ujar Anggraito saat dihubungi Koran Kaltara, Minggu (31/5/2020).

Anggraito yang juga Ketua Gugus Tugas Waspada Covid-19 Kementerian Agama berharap kepada pengurus rumah ibadah yang hendak mengurus surat keterangan aman tersebut, bisa bersabar terlebih dahulu. Dikarenakan saat ini otoritas terkait di daerah perlu menyamakan persepsi. Baik yang berkaitan dengan substansi maupun teknis pelaksanaan surat edaran Menag.

“Saat ini isi surat edaran tersebut perlu dikoordinasikan terlebih dahulu. Dari Kemenag juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaannya. Terutama mengenai dasar resmi pemberian surat keterangan aman covid-19. Baik di tingkat provinsi hingga ke kecamatan,” ujar Anggraito.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah