Kaltara

Rp18 M per Bulan Berputar di Tulin Onsoi

DESA MANDIRI - Desa Sanur Kecamatan Tulin Onsoi tampak berkembang pesat. (Foto: Rizqy/Koran Kaltara) 
  • Imbas Perusahaan, Desa Sanur Berstatus Mandiri

NUNUKAN, Koran Kaltara – Tulin Onsoi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan dengan Malaysia. Terdiri dari 12 desa, perekonomian di Tulin Onsoi berkembang cukup pesat. Seperti diungkapkan Camat Tulin Onsoi Kristoforus Belake, bahwa perekonomian di daerahnya terus mengalami peningkatan.

Diketahui, bahwa Tulin Onsoi merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sebuku. Disahkan oleh DPRD Nunukan pada Tahun 2011 lalu, ada satu desa dengan status mandiri dan dua desa berkembang. Meski masih ada satu desa status sangat tertinggal dan delapan lainnya tertinggal, berdasarkan nilai IDM (Indeks Desa Membangun) 2019, perputaran uangnya cukup tinggi. Bahkan mencapai belasan miliar setiap bulannya.

“Perputaran uang di Tulin Onsoi selama satu bulan gaji perusahaan Rp18 miliar,” ungkap Camat Tulin Onsoi, kepada Koran Kaltara, Selasa (4/8/2020) malam.

Dibeberkannya, perekonomian di kecamatan dengan jumlah penduduk 9.765 jiwa itu bersumber dari perusahaan perkebunan yang beroperasi di daerah itu. Keberadaan perusahaan dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan.

“Untuk perekonomian di Tulin Onsoi, jadi pusat belanja karyawan dari perusahaan. Karena memang banyak perusahaan yang mengelilingi daerah ini. Masyarakatnya jadi penyedia jasa atau membuka usaha-usaha,” terangnya.

Diakui camat, Desa Sanur dengan status mandiri yang paling mendominasi perputaran uang di Tulin Onsoi. Apalagi aktifitas perbankan di desa itu juga sudah berjalan, bahkan disebut akan terus bertambah.

“Di Desa Sanur ini sebagai pusat perekonomian di sini. Didukung sarana dan prasarana bank. Di sini ada BPD (Bank Pembangunan Daerah) ada BRI (Bank Rakyat Indonesia). Tidak lama lagi BNI (Bank Negara Indonesia) juga akan masuk,” bebernya.

Tidak hanya perbankan, fasilitas menginap juga cukup memadai. Tampak beberapa penginapan yang representatif juga ada di Desa Sanur. Hal itu juga memicu pertumbuhan pendapatan masyarakat. Warga setempat juga mengakui hal tersebut.

“Ekonomi paling bagus di sini. Saya sejak Tahun 1995 masuk di sini kerja di perusahaan. Dulu masih hutan, dan Tahun 1999 masuk kampung. Saat tahun 2000-an sudah mulai pembangunan sampai sekarang makin baik,” ungkap Herman salah satu warga Desa Sanur.

Selain fasilitas yang baik, menurutnya infrastruktur menuju Tulin Onsoi juga mendukung. Jalur darat dari luar daerah seperti Malinau yang tembus ke provinsi tetangga, Kalimantan Timur menjadikan daerah tersebut mudah diakses.

“Barang yang ada di sini, mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan lainnya itu dari luar. Dan ini yang dimanfaatkan warga untuk berusaha, karena mudah mendapatkan kebutuhan,” tambahnya.

Sementara itu, ia berharap, ke depan pembangunan di desanya bisa lebih baik lagi. Terlebih akses ke daerah perbatasan lain seperti Krayan dan sejumlah wilayah yang sulit dijangkau jalur darat. Dengan demikian, perekonomian bisa makin tumbuh seiring dengan kesejahteraan masyarakatnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Hariadi

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah

About the author

Avatar

Koran Kaltara

1 Comment

Click here to post a comment

  • Sinergitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Stakeholder/Investor (Perusahaan) sangat di butuhkan agar lebih signifikan dalam mengembangkan ekonomi di suatu daerah, Terkadang keberadaan sebuah perusahaan di anggap masalah bagi sebagian masyarakat yang kurang faham akan kontribusi perusahaan itu sendiri dalam jalannya perekonomian Masyarakat yang saling menguntungkan Semua Pihak. Namun satu sisi Perusahaan juga di harapkan bisa menjadi mensejahterakan masyarakat khususnya Masyarakat sekeliling di areal perusahaan dengan mengutamakan Masyarakat setempat dan bisa menjadi stakeholder terutama dalam perekrutan tenaga kerja dan bisa memperhatikan Hak-hak Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hal CSR dll..