Headline

Realisasi Pajak Daerah Capai 103 Persen

BPPRD memaksimalkan potensi pemasukan pajak daerah di penghujung tahun 2018. Terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). (Foto : Agung/Koran Kaltara)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Realisasi penerimaan pajak daerah hingga 10 Desember 2018, secara kumulatif berada di angka 103,58 persen. Penerimaan yang masuk Rp350,62 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp338,5 miliar. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara, Busriansyah melalui Kepala Bidang Pajak Daerah, Imam Pratikno mengatakan, pihaknya optimis capaian hingga akhir…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Realisasi penerimaan pajak daerah hingga 10 Desember 2018, secara kumulatif berada di angka 103,58 persen. Penerimaan yang masuk Rp350,62 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp338,5 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara, Busriansyah melalui Kepala Bidang Pajak Daerah, Imam Pratikno mengatakan, pihaknya optimis capaian hingga akhir tahun bisa lebih tinggi. Terutama pada jenis pungutan yang belum mencapai 100 persen.

Dari lima jenis pungutan yang menjadi kewenangan provinsi, Imam memaparkan, ada tiga jenis yang belum mencapai target. Yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 97,61 persen, Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar 65,85 persen dan Pajak Rokok sebesar 71,37 persen.

“Kami optimis semua item bisa dicapai. Untuk PKB, Insya Allah satu minggu ini bisa dapat. Karena saya sudah perintahkan untuk UPT (Unit Pelayanan Teknis) supaya bisa bergerak cepat. Paling tidak dengan razia untuk meningkatnya. Agar lebih optimalnya, kita juga bergerak dari rumah ke rumah atau door to door untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak,” jelas Imam saat ditemui Koran Kaltara, Rabu (12/12/2018).

Lanjut Imam, pihaknya juga tetap memaksimalkan pemasukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), melalui sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki kendaraan dari luar Kaltara.

“Kesadaran untuk beralih ke KU (Identitas Kalimantan Utara) sudah cukup bagus. Kita tinggal memaksimalkan saja sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat yang plat kendaraannya masih luar daerah,” ujar Imam.

Untuk jenis pungutan PAP, Imam tidak memungkiri jika pihaknya harus bekerja lebih keras dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Mengingat sebelum ada regulasi yang menaikkan nilai pungutan Oktober 2018 lalu, nominal PAP tergolong sangat kecil dan terhitung tidak relevan.

“PAP ini terkendala dengan tarif yang kecil, hanya Rp100 saja (per m3). Baru pada bulan Oktober  kemarin dengan adanya kenaikan menjadi Rp200, peluang kita mengejar pemasukan lebih ringan,” tambah Imam.

Adapun untuk Pajak Rokok, Imam menyampaikan, Kaltara menunggu transfer dari pemerintah pusat untuk periode triwulan IV. Apabila dana tersebut cair, otomatis kekurangan yang ada langsung bisa tertutupi.

“Tinggal menunggu transferan dari pemerintah pusat di triwulan IV saja untuk Pajak Rokok,” imbuh Imam.

Ditanya efek alokasi sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok untuk Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dipastikan Imam tidak terlalu berpengaruh terhadap nominal yang didapat Kaltara.

“Pajak Rokok bukan dipangkas, hanya langsung dialihkan ke BPJS kesehatan. Karena 50 persennya memang untuk kesehatan sesuai aturan undang-undang,” ujar Imam. (*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 13 Desember 2018

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment