Headline

Ratusan Ribu Tenaga Kerja Terancam Tidak Mendapat Bantuan

Pekerja pada skala usaha kecil dan non industrial rentan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS TK. (Foto : Dok/Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Ratusan ribu tenaga kerja di Kalimantan Utara, terancam tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji dari pemerintah pusat. Potensi ini, muncul saat melihat ketimpangan jumlah penduduk bekerja yang terpotret Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara dengan data peserta aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja.

Dari data yang Koran Kaltara terima, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kaltara mencapai 348.659 orang pada Februari 2020. Angka ini bertambah 13.058 orang dibanding keadaan pada Februari 2019. Mereka tersebar pada 12 kelompok sektor lapangan usaha.

Sementara, jumlah tenaga kerja di Kaltara yang terdata sebagai peserta BPJS aktif di kisaran 72 ribu hingga pertengahan tahun ini. Berasal dari 65 ribuan peserta kategori penerima upah dan 6.800 peserta kategori bukan penerima upah. Apabila dikalkulasikan secara umum, berarti ada 276.659 tenaga kerja yang berpotensi tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji.

Namun, angka tersebut masih sangat dimungkinkan berkurang drastis karena beberapa faktor. Semisal saat dikurangi jumlah pekerja yang tidak berhak menerima bantuan karena upahnya di kisaran Rp5 juta ke atas.  Selain itu, juga memperhitungkan faktor usia pekerja di bawah 17 tahun yang otomatis tidak bisa terdaftar di BPJS TK karena belum  memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sebelumnya, Ketua Federasi Buruh Indonesia (FBI) Kalimantan Utara, Haposan Situmorang menyampaikan, jumlah tenaga kerja yang belum mendapatkan BPJS TK masih cukup banyak. Terdapat faktor pengaruh yang tergolong kompleks sesuai jenis lapangan kerja mereka.

“Kalau misal bekerja di skala perusahaan, berarti, ya karena perusahaannya ini mangkir dari kewajiban. Ini yang biasanya terus diadvokasi oleh serikat pekerja. Sehingga ada jalan keluarnya. Tapi bagi tenaga kerja yang berasal dari usaha skala kecil, ini menjadi agak susah juga. Karena tempat mereka bekerja ya terkadang memang tidak mampu untuk memfasilitasi hak ini,” ujar Haposan.

Lanjut dia, pihaknya dan serikat buruh lainnya masih menjadikan kepesertaan BPJS TK sebagai isu ketenagakerjaan dalam momen-momen tertentu. Sehingga pemerintah diharapkan bisa hadir dengan membawa solusi yang konkret dan mudah diterapkan.

“Soal BPJS Tenaga Kerja ini terus kami sampaikan kepada pihak pemerintah. Karena sampai sekarang masih ada teman-teman pekerja yang belum mendapatkannya,” tambah Haposan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial (HI) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, Asnawi, menegaskan jika keikutsertaan pekerja dalam BPJS TK adalah tanggung jawab perusahaan. Pihaknya secara rutin mengawal agar perusahaan menjalankan kewajibannya tersebut.

“Pengawasan terus kami lakukan agar setiap pekerja difasilitasi perusahaan untuk mendapatkan layanan BPJS Tenaga Kerja. Karena ini adalah kewajiban mereka (perusahaan),” kata Asnawi, Jumat (7/8/2020).

Adapun, terbatasnya anggaran dan jumlah personel menjadi hambatan dalam cakupan wilayah pengawasan secara langsung. Sehingga pengawasan lebih bersifat administratif. Yakni berdasarkan laporan tahunan yang rutin dikirimkan perusahaan.

“Kapasitas kita memang belum bisa untuk melakukan pengawasan secara langsung ke seluruh perusahaan. Tapi kita terus berupaya agar seperti BPJS dan kewajiban lainnya bisa dilaksanakan sepenuhnya. Apalagi kan juga bagi yang melanggar sudah ada sanksi nya,” jelas Asnawi.(*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah