Tarakan

Ratusan ASN di Tarakan Gadai SK di Bank

Pelayanan di kantor Bank Kaltimtara, salah satu programnya adalah kredit konsumtif bagi ASN. (foto: Sofyan Ali Mustafa)
TARAKAN, Koran Kaltara - Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tarakan sangat berdampak bagi ekonomi aparatur negara tersebut. Demi kebutuhan dan biaya hidup lainnya, meminjam di Bank Kaltimtara terpaksa jadi pilihan. Kepala Bidang Layanan dan Operasional Bank Kaltimtara Tarakan, Nanik Isbaniah mengatakan, bahwa pihaknya tidak menampik jika banyak ASN yang…

TARAKAN, Koran Kaltara – Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tarakan sangat berdampak bagi ekonomi aparatur negara tersebut. Demi kebutuhan dan biaya hidup lainnya, meminjam di Bank Kaltimtara terpaksa jadi pilihan.

Kepala Bidang Layanan dan Operasional Bank Kaltimtara Tarakan, Nanik Isbaniah mengatakan, bahwa pihaknya tidak menampik jika banyak ASN yang melakukan pinjaman dengan memberikan jaminan SK pengangkatan.

Penggunaan SK dinilai lebih mudah jika dibandingkan dengan menggunakan jaminan sertifkat tanah, maupun benda bergerak maupun tak bergerak lainya.

“Pasti ada yang pinjam dengan menggunakan SK ya, bukan hanya di bank Kaltimra tetapi di bank konvensional lainya juga ada. Kalau di kita nama programnya adalah kredit konsumtif yang memang dikhususkan kepada ASN daerah maupun dari instansi vertikal dengan jaminan SK tadi,” terangnya, kepada Koran Kaltara saat diwawancari di kontar yang berada di Jalan Yos Sudarso, Rabu (5/12/2018).

Disinggung mengenai besaran pinjaman yang bisa diberikan, Nanik mengatakan bahwa pemberian tergantung dari besaran gaji dan pendapatan ASN yang bersangkutan, karena antara golongan satu dengan lainya berbeda. Semakin tinggi pangkat yang dimiliki, semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan.

“Besaranya variasi, karena untuk pemberian kredit ada hitung-hitunganya maulai dari jumah gaji yang di dapat, tergantung juga dengan golongan dan penghasilan. Ada yang bisa dapat Rp100 hingga Rp200 juta. Tergantung dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim, terutama mengenai pendapatan yang bisa dihasilkan setiap bulannya,” urainya.

Dipilihnya SK sebagai jaminan pinjaman menurut Nanik karena prosesnya lebih mudah dan tidak akan khawatir yang bersangkutan tidak melunasi, sedangkan penggunaan jaminan berupa sertifikat kepemilikan tanah atau benda berharga lainya dinilai sangat ribet sehingga prosesnya lama. Sebagai bentuk pelayanan dan memudahkan nasabah, maka cukup menggunakan SK pengangkatan sebagai abdi negara.

“Bila menggunakan SK maka secara sistem gaji ASN yang bersangkutan bisa secara otomatis terpotong dan masuk ke kami karena gaji mereka melalui kami,” ungkapnya.

Untuk besaran potongan gaji, suku bunga, dan biaya lainya tergantung dari perhitungan awal sama seperti saat menghitung besaran jumlah pinjaman maksimal. Namun Nanik tidak bisa menyebutkan secara pasti jumlah ASN Tarakan yang telah menggadaikan SK nya untuk mencari pinjaman, dirinya hanya mengatakan jumlah capai ratusan orang.

Sementara itu, salah satu ASN yang sehari-hari bertugas di salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berkantor di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Jalan Jenderal Sudirman mengaku bahwa dirinya terpaksa menggadaikan SK untuk membeli rumah.

“Buat beli rumah, karena itu yang utama. Kalau kita harus mengontrak harus pindah-pindah lokasi bila harga tidak sesuai, lagian setiap tahun biaya untuk sewa rumah selalu naik,” kata ASN yang enggan disebutkan namanya ini.

Meskipun mendapatkan penjaman yang tidak terlalu besar, setidaknya dirinya mengaku sudah agak tenang karena telah memiliki rumah. Dan hampir 90 persen gajinya digunakan untuk membayar angsuran pinjaman di bank, sehingga selama ini dirinya mengharapkan besaran TPP.

“Kalau gaji hampir semuanya masuk ke bank, kita hanya mengandalkan TPP tetapi sudah terlanjur dipotong. Terpaksa nanti cari penghasilan halal lainnya di luar dari kerjaan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Rifat Munisa

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 6 Desember 2018