Nunukan

Rapid Antigen di Luar Izin Klinik Dilarang

Aris Suyono
  • Harga Maksimal Rp275 Ribu

NUNUKAN, Koran Kaltara – Persediaan rapid antigen swasta di Kabupaten Nunukan masih cukup banyak. Bahkan, hampir seluruh klinik praktek di Nunukan menyediakannya. Namun, rapid antigen untuk pelaku perjalanan bukan menjadi tanggungan pemerintah, tetapi tanggungan pribadi.

Juru BicaraSatgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Nunukan Aris Suyono mengungkapkan pihak saat ini sedang melakukan revisi Surat Keputusan (SK) penguatan penanganan Covid-19,  untuk mengantisipasi membludaknya penularan di tengah libur panjang.  Salah satunya, klinik dilarak praktek pemeriksaan rapid antigen di luar izin lokasi prakteknya.

“Misalnya, klinik praktek A di Jalan Ahmad Yani, tapi praktek di Pelabuhan, itu tidak boleh. Jadi, SK hari ini (kemarin) kita revisi untuk SK penenetapan,” ungkapnya kepada Koran Kaltara, Senin (3/5/2021).

Soal biaya rapid antigen, kata dia, sebenarnya sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Sebab, Nunukan berada di luar Pulau Jawa, maka harga rapid antigen maksimal Rp275 ribu. “Rapid di Nunukan sekarang harganya makin murah,” ungkapnya.

Menurut dia, apabila ditemukan ada klinik praktek di luar dari izin atau memungut biaya rapid antingen diatas haga maksimal, maka izin prakteknya bakal dicabut. Bahkan, validasi rapid antigen tersebut tidak diterima oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). “Ini berlaku khusus masa pelarangan mudik dengan arus balik mudik,” ungkapnya.

Dia berharap seluruh klinik mematuhi peraturan tersebut. Sehingga, tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. “Karena, biaya rapid ini banyak dikeluhkan masyrakat, karena ada perbedaan harga. Jadi, ini salah satu langkah antisipasinya,” ucap dia. (*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah