Nunukan

Raperda RPJMD Nunukan 2021-2026 Disetujui

Wakil Bupati Hanafiah (paling kiri) dan Ketua DPRD Hj Leppa (kedua dari kiri) saat menampakkan dokumen persetujuan RPMJD. (foto: Asrin)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Setelah melalui proses pembahasan panjang, Raperda RPJMD Nunukan tahun 2021-2026 akhirnya disetujui, Rabu (24/11/2021).

Persetujuan itu disampaikan di Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa dan wakilnya. Serta dihadiri Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah dan pejabat lainnya.

Juru Bicara DPRD Nunukan, Hamsing mengatakan, RPJMD ini merupakan visi misi dan program penjabatan strategis pemerintah.

Namun, dia mengatakan ada 6 poin yang menjadi saran atau masukan kepada pemerintah.

Pertama, potensi wisata di kecamatan perlu dijadikan perhatian agar kawasan tersebut menjadi destinasi wisata yang bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah juga peningkatan ekonomi masyarakat.

Kedua, kata dia, target penguatan UMKM perlu mendapat perhatian. Dalam konteks penguatan pondasi ekonomi pasca Covid-19.

“Hal ini perlu tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahun ini serta alokasi pendanaan yang memadai bagi program ini,” ujarnya.

Ketiga, perlu perhatian terhadap dunia pendidikan, baik mutu tenaga pendidik dan peserta didik, termasuk persebaran tenaga pendidik yang belum merata.

“Ini sangat berpengaruh pada pola pengajaran baik dan kualitas anak-anak kita, terutama di kecamatan-kecamatan di luar Kecamatan Nunukan,” sebutnya.

Keempat, kemandirian ekonomi Kabupaten Nunukan mesti mampu menggali potensi bagi pendapatan daerah.

Salah satunya melakukan revisi terhadap peraturan daerah yang bisa memberikan konstribusi pendapatan daerah serta penegakan terhadap peraturan daerah tersebut.

Kelima, DPRD Nunukan meminta pemerintah memberikan perhatian masalah ketersediaan air bersih di Pulau Nunukan. Beberapa tahun ini, air bersih menjadi persoalan serius terutama saat musim kemarau.

“Langkah-langkah strategis harus mulai kita susun untuk mengatasi masalah ini.  Ketersediaan air bersih di Pulau Nunukan juga dapat berdampak pada rencana investasi yang akan dikembangkan di Pulau Nunukan,” bebernya.

Keenam, kata dia, DPRD Nunukan menyadari kemampuan keuangan kabupaten Nunukan masih terbatas.

Namun tak menjadi halangan jika pemerintah dapat mendorong peran serta dunia usaha, para investor yang berusaha di Kabupaten Nunukan.

“Termasuk memberikan sebagian CSR mereka untuk pembangunan di sekitar tempat usaha mereka. Seperti pemberian bea siswa bagi anak-anak di kecamatan, pembangunan fasilitas umum di kecamatan, pembangunan aksesibilitas di kecamatan dan hal-hal lain yang berguna bagi perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa mengungkapkan, persetujuan Raperda RPJMD menjadi Perda RPJMD ini akan disampaikan ke Gubernur Kaltara.

“Kita harap saran dan masukan DPRD Nunukan ini menjadi pertimbangan pemerintah,” tambahya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hanafiah memberikan apresiasi kepada DPRD Nunukan atas persetujuan Raperda tersebut.

“Dalam penyusunan RPJMD ini membutuhkan waktu tidak sedikit. Ini agar hasil yang diperoleh lebih berkualitas. Segala saran maupun masukannya, kita sangat mengapresiasi itu,” ungkapnya. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Sobirin 

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment