Bulungan

Raperda Revisi RTRW Akhirnya Disetujui

Raperda terkait RTRW Bulungan akhirnya disetujui, melalui paripurna di DPRD Bulungan, Senin (11/1/2021) malam. (Foto : Nurjannah/Koran Kaltara)
  • Dewan Tegaskan Batas Wilayah jadi “PR” Pemkab Bulungan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Lama bergulir, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang ravisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan, akhirnya disetujui menjadi Perda. Persetujuan disampaikan pada sidang paripurna DPRD Bulungan, Senin malam (11/1/2021).

Wakil Ketua DPRD Bulungan Aluh Berlian menjelaskan, proses pembahasan Raperda RTRW sudah dilakukan, hingga akhirnya disetujui. Namun begitu ada sejumlah catatan yang harus dan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkab Bulungan. Salah satunya terkait batas wilayah, mulai dari desa kecamatan bahkan antar kabupaten.

“Jadi RTRW itu sudah, dan dalam waktu lima tahun kemudian baru kita bisa merevisi lagi. Namun memang dalam RTRW sendiri masih ada permasalahan yang harus diselesaikan, seperti batas desa, kecamatan dan kabupaten,” ujarnya saat ditemui, Selasa (12/1/2021).

Aluh menegaskan, meski disetujui namun hal itu masih jadi pekerjaan rumah bagi Bulungan. Seperti diketahui berdasarkan UU Omnibus law, Perda RTRW harus segera disahkan. Paling lambat 11 Januari 2021 setelah diterbitkannya persetujuan substansi (persub)  pada 11 November 2020 lalu.

Hal itu juga erat kaitannya dengan ketentuan Plt kepala daerah menandatangani Perda. Sebelumnya, sudah dipastikan surat izin ke Kemendagri sudah dterima, sebab berdasarkan surat Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri pada 1 Oktober 2020 menyatakan bahwa pemimpin daerah yang berstatus Plt atau Pj tidak boleh melakukan pembahasan maupun  penetapan sepanjang belum mengantongi surat izin dari Kemendagri.

“Itu kan ketentuan deadlinenya 11 Januari paling lambat, sehingga malam tadi harus kita lakukan. Dalam RTRW ini juga kita fokus pada KIPI misalnya. Termasuk juga di Peso kaitannya PLTA, begitupun juga wilayah Kota Baru Mandiri,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Bupati Bulungan Ingkong Ala, dalam paripurna mengharapkan adanya perda tersebut, ke depan dapat meningkatkan keunggulan ekonomi wilayah, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta meningkatkan pelungan investasi yang nantinya berkontribusi terhadap peningkatan PAD Bulungan.

“Akhirnya disetujui, sesuai ketentuan, setiap RTRW harus menetapkan bagian dari wilayah dan menyusun Rencana Detaul Tata Ruang (RDTR) yang harus sudah ditetapkan paling lama 36 bulan sejak ditetapkan perda RTRW,” ungkapnya.

Sebelumnya, telah dijelaskan Plt Kepala Bappeda dan Litbang Bulungan Iwan Sugianta, revisi RTRW dilakukan untuk penyelarasan kondisi wilayah Bulungan, yang menjadi proyek strategis nasional. Di antaranya KBM, KIPI, PLTA, dan food estate sebagai kawasan penyangga pangan bagi ibukota negara.

“Dasar deliniasi KBM dan KIPI adalah rencana pengembangan kawasan yang dilakukan oleh kementerian PU PR, secara DDDTLH (daya dukung daya tampung lingkungan hidup ) dan KLHS lokasi dimaksud sesuai peruntukannya,” ungkapnya. (*)

Reporter: Nurjannah
Editor: Eddy Nugroho

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah