Tarakan

Rapat Pembahasan UMK Deadlock

Rapat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan yang digelar Senin (22/11/2021) berjalan alot. (Foto: ilustrasi UMK)

TARAKAN, Koran Kaltara – Rapat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan yang digelar Senin (22/11/2021) berjalan alot. Perundingan yang dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan sampai pukul 16.00 Wita ini juga tidak menemukan titik temu alias deadlock.

Jika tidak ada tindaklanjut rapat selanjutnya, dapat dipastikan besaran UMK Tarakan 2022 akan sama dengan tahun 2021.

Usai Rapat, Bidang Advokasi Apindo Kaltara, Bertha Roida mengatakan Apindo tetap berpatokan pada formula penyesuaian UMK PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2021 dan surat edaran.

“Kalau kami dengan UMK yang sama saja, situasinya sangat sulit dilaksanakan perusahaan. Tetapi Apindo ini tetaplah (ikiti aturan), namanya juga hidup di dalam Pemerintahan Kota Tarakan, kami harus mengikuti regulasi yang ada, mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti itu,” terangnya, Senin (22/11/2021).

Lebih lanjut dikatakan Bertha, jika besaran UMK yang ditetapkan tidak sesuai dengan PP dan surat edaran tersebut, maka Apindo tidak bisa melaksanakannya karena harus sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ada.

“Jadi rapat ini tidak ada kata sepakat, kami tidak menolak PP dan surat edaran yang sudah ada, Apindo tidak bisa melaksanakan selain dari pada itu. Rapat tidak sepakat karena serikat pekerja menolak formulasi yang ditetapkan oleh PP 36 2021 sama surat edaran,” ucapnya.

“Dengan aturan yang ada, kami kembalikan ke PP tersebut. Jika tidak ada kesepakatan akan kembali ke UMK lama yang sebenarnya juga tidak kami harapkan. Karena ini sudah aturan, kami ikuti,” lanjutnya.

Ketua DPC SP Kahutindo Tarakan, Rudi mengatakan pihaknya mengharapkan adanya penghitungan berdasarkan pertumbuhan ekonomi provinsi, inflasi provinsi dikali upah berjalan. Namun usulan tersebut tidak diterima.

“Awalnya PP 36 itu sudah kami tolak karena Omnibus Law, itu yang pertama. Yang kedua, turunnya lebih parah lagi PP 36 betul-betul mencekik buruh. Betul-betul tidak manusiawi. Kalau untuk aksi besok kami belum tahu,” ungkapnya.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan tidak ada yang mau dikonfirmasi terkait pembahasan UMK yang berujung deadlock ini. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa
Editor: Rifat Munisa