Politik

Putuskan Sela Pilkada Nunukan 17 Februari

Rahman

NUNUKAN, Koran Kaltara – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai membacakan putusan sela perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Putusan sela dimulai dari tanggal 15, 16 hingga 17 Februari.

Untuk perkara Kabupaten Nunukan bernomor 49/PHP.BUP-XIX/2021, akan diputuskan tanggal 17 Februari nanti.

Ketua KPU Nunukan Rahman menjelaskan putusan sela ini merupakan putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya.

“Kita baru bisa mengetahui tanggal 17 Februari. Apakah sidang gugatannya dilanjut atau tidak,” terangnya kepada Koran Kaltara, Senin (15/2/2021).

Rahman menegaskan tidak bisa berandai-andai soal gugatan pemohon. Sebab, semua keputusan ada di hakim MK. Apalagi, KPU selaku termohon sudah menyampaikan jawaban. Termasuk bukti-buktinya. Dan, Bawaslu selaku pemberi keterangan sudah menyampaikan, serta pihak terkait pasangan calon (paslon) nomor urut 1 juga sudah memberikan keterangan.

“Ini menjadi bagian dari penguatan jawaban kita. Namun, intinya yang memberikan penilaian sekarang itu terletak di majelis hakim MK. Soal bagaimana nanti, itu yang kita tunggu. Kita tidak bisa berandai-andai. Tapi, apa yang dituduhkan, kami menyiapkan jawaban semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang ada,” tegas Rahman.

Menurut dia, ada sekitar 60 alat bukti telah disahkan dan diserahkan ke MK. Semua alat bukti ini terkait bantahan atas tuduhan pemohon. Namun, jika putusan sela perkara Nunukan akan tetap dilanjutkan? Maka, KPU telah melakukan langkah persiapan. Salah satunya, menyiapkan saksi-saksi.

“Kalau dilanjutkan (sidangnya), KPU dan pihak terkait harus menyiapkan saksi-saksi. Kan, agenda selanjutnya saksi. Namun, kita dari pihak termohon berharap sebaliknya, tidak dilanjut,” ungkapnya.

Rahman menjelaskan apabila kasus ini dilanjut, maka proses persidangan akan lebih lama. Dan, penetapan paslon terpilih tertunda lebih lama. “Karena, kalau dilanjut, jadwal sidangnya akan gelar dari tanggal 19 Februari sampai 18 Maret. Jadi, panjang prosesnya,” bebernya.

Sementara, kata dia, penetapan paslon terpilih akan dilaksanakan setelah 5 hari MK mengeluarkan Buku Pekara Register Konstitusi (BPRK). “Kalau perkara ini dilanjut, maka tertunda lagi penetapan hingga selesai putusan sidang,” ungkapnya. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Sobirin

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah