Headline

Prolegda 2018 Tidak Sesuai Target

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Total ada 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2018 yang belum disahkan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pembahasan APBD 2019 yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor penghambat disahkannya ke-16 Ranperda. Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon menerangkan, jika saja persetujuan bersama DPRD dan pemprov…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Total ada 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2018 yang belum disahkan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pembahasan APBD 2019 yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor penghambat disahkannya ke-16 Ranperda.

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon menerangkan, jika saja persetujuan bersama DPRD dan pemprov bisa rampung tepat waktu atau akhir November lalu, besar kemungkinan beberapa Ranperda bisa disahkan menjadi Perda.

“Sebenarnya 16 ranperda yang kita bahas ini siap untuk disahkan di akhir tahun. Dalam masa sidang ke-3, kita sudah membahasnya. Kita tidak bisa selesai karena saat ini kita konsentrasi pembahasan APBD,” jelas Marten, Selasa (11/12/2018).

Dia mengatakan, 11 ranperda usulan Pemprov Kaltara serta 5 ranperda inisiatif DPRD terpaksa ditunda hingga tahun 2019 mendatang. Hal ini dikarenakan tidak cukupnya waktu pembahasan yang dilakukan DPRD Kaltara.

Maka dari itu, di waktu yang tersisa, DPRD hanya akan fokus pada ranperda APBD tahun anggaran 2019. “Kita fokuskan ini dulu. Jadi APBD dulu, setelah itu kita akan bahas 16 ranperda tersebut,” kata dia.

Marten menguraikan, 16 ranperda tersebut, di antaranya adalah Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana, Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah, Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Kelembagaan Adat, dan lain-lain.

Ditambahkannya, pada saat APBD memasuki tahap awal pembahasan, ia meminta kepada seluruh anggota DPRD yang tergabung di dalam pansus setiap ranperda untuk tidak keluar kota. Sebab, jika anggota DPRD tidak kuorum pada saat pembahasan APBD, dikhawatirkan hanya akan memperlambat proses pengesahan APBD. (*)

Reporter: Dicky Umacina

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 12 Desember 2018