Nunukan

Program Pamsimas di Nunukan Terancam Mangkrak

Hearing tentang Pamsimas di DPRD Nunukan. (Foto: Asrin)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Nunukan terancam mangkrak. Pasalnya, selama empat tahun, pemerintah belum merealisasikan alokasi anggarannya.

Koordinator Pamsimas Kabupaten Nunukan, Kamaluddin menyampaikan, bahwa program Pamsimas merupakan salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program itu didukung Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan derajat kesehatan masyarakat, terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air.

“Program ini telah memasuki tahun keempat dari tahun 2017-2020. Ada komitmen pembiayaan 80 persen dari APBN dan 20 persen APBD. Nah, persoalan realiasi APBD hingga saat ini belum ada disalurkan,” katanya saat hearing di DPRD Nunukan, Rabu (29/7/2020).

Hal itu, katanya, akan berdampak di tahun 2020-2021. Kabupaten Nunukan tidak dapat mengusulkan desa baru lagi sehingga penerima program Pamsimas dan selanjutnya dihilangkan oleh pemerintah pusat.

Menurut dia, ada 10 desa di Nunukan masuk menjadi calon penerima Pamasimas. Di antaranya, Desa di Sebatik Timur, Sebatik Barat, Sembakung Atulai, Sembakung, Tulin Onsoi dan Lombis Ogong.

“Program ini masuk sejak tahun 2016. Itu masih perencanaan. Dan, tahun 2017, 2018, 2019, 2020 sudah berjalan,” pungkasnya.

Dia mengungkapkan, bahwa secara keseluruhan dari APBN, sudah berjalan baik. Tahun 2017, ada delapan desa dengan capaian fisik dari APBN sekitar Rp1,9 miliar.

Tahun 2018, ada 16 desa dengan anggaran pusat Rp3,9 miliar lebih. Dan tahun 2019, ada 16 desa dengan anggaran Rp3,9 miliar lebih. “Jadi total realisasi dari APBN untuk desa reguler itu berjumlah 40 desa,” pungkasnya.

Namun, kata dia, anggaran dari APBD untuk 10 desa sampai saat ini belum direaliasikan. Tahun 2017, ada tiga desa, tahun 2018 ada tiga desa dan tahun 2019 ada empat desa. Tahun 2017 sebesar Rp335 juta, tahun 2018 sebesar Rp719 juta dan tahun 2019 sebesar Rp996 juta.

“Saat ini kendalanya, dana kegiatan ini mau direalisasikan, tetapi ternyata keuangan di kas daerah nol. Sehingga kegiatan ini lewat begitu saja. Memang, kondisi keuangan kita defisit,” ujarnya.

Dari 10 desa itu, kata dia, minimal 2-3 desa yang direalisasikan anggarannya, maka pemerintah pusat bisa membuka kembali usulan baru tahun ini.

“Harusnya tahun 2020 kita bisa mengusulkan 15 desa sampai 20 desa. Namun persoalannya tidak satu pun APBD yang direalisasikan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Juni Mardiansyah mengatakan akan mengupayakan tahun ini APBD terhadap desa tersebut akan direalisasikan. “Sebenarnya, tiap tahun dianggarkan. Tapi kembali lagi pada kemampuan daerah,” tutupnya.

Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa meminta Pemerintah Daerah segera menyikapi persoalan ini. “Kesimpulannya, kita meminta Pamsimas melakukan komunikasi intens dengan dinas teknis. Kita juga meminta pemda merealisasikan program yang belum berjalan. Jika tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada usulan desa tahun ini,” pungkasnya. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Sobirin

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah