Bulungan

Program Food Estate di Bulungan Dinilai Gagal

Foto: Dokumen/Koran Kaltara
  • Perencanaan Tak Menyeluruh, Infrastruktur Harus Diperhatikan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Program food estate yang didengungkan oleh Pemkab Bulungan sejak beberapa tahun lalu, hingga kini belum juga menunjukkan hasil. Bahkan program di kawasan sekitar 50 ribu hektare tersebut dinilai gagal. Sebab perencanaan masih belum menyeluruh.

Rektor Unikaltar Prof. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah M.Sc salah satu yang menilai. Dia mengatakan, jika melihat perkembangan saat ini dirinya memastikan  program food estate itu bisa dikatakan gagal.

“Kalau sekarang iya (gagal). Karena itu tidak tuntas mulai dari hulunya sampai sudah produksi. Katakan lah produksinya 8 ton per hektare, itu sudah merasa wah selesai. Tapi apa yang mereka harus lakukan selanjutnya. Apakah sudah ada pergub, atau perda, yang mengatur bagaimana? Beras mereka itu bisa diserap di pasar. Terutama pasar lokal, tidak cukup hanya disini, tidak hanya cukup selesai dipanen,” ujarnya.

Disinggung food estate merupakan program nasional, menurutnya bukan berarti harus diurusi oleh pusat juga. Bahkan alasan infrastruktur yang belum terpenuhi untuk membangun food esate, harusnya sudah dinatisipasi sejak awal.

“Nah kalau visinya kaitannya disitu (pertanian dan pangan), mestinya 70-80 persen energi kabupaten itu dicurahkan disitu, yang saya maksud energy itu adalah anggarannya, 70-80 persen masuk disitu, masuk insfrastrukturnya, SDM nya dan lainnya masuk disitu, sehingga itu bisa menjadi penggerak utama untuk ekonomi Bulungan,” kata Jabarsyah.

Hal yang menurutnya penting adalah dalam hal perencanaan. Mulai dari penyediaan  bibit, hingga pengelolaan sawahnya. Dari menanam sampai panen. “Saya katakan sebagai penggerak utama ekonomi itu, karena bisa mendorong berkembangnya industri pertanian di hilirnya. Tentu juga penting pembangunan infrastruktur. Sehingga selanjutnya program dan kawasan tersebut bisa menjadi peluang pariwisata. Itu sangat menjual, asal insfrastrukturnya tadi itu menjamin, kalau memang tadi itu 70-80 persennya dihabiskan disitu,” jelasnya.

Jabarsyah menegaskan, jika sejauh ini defisit anggran selalu menjadi alasan, dalam merealisasikan food estate, hal itu bukan alasan. Tentunya program itu harus dilakukan berkelanjutan, dan paling tidak dikawasan itu disediakan kawasan ekosistem esensial yang menyanggga kawasan itu, termasuk untuk menjadi kawasan wisata. “Ini kan sejauh ini perencanaannya tidak terstruktur seperti itu, karena selain pengembangan kawasan juga perlu adanya penyerapan tenaga kerja  disektor pertanian itu,” sebutnya.

Sebelumnya, program tersebut juga dikembangkan bersama pihak swasta atau iniInvestor, namun itu juga tidak menjadi patokan meskipun akan lebih baik jika investor bisa ikut terlibat. “Selus 50 ribu hektare tidak optimal, perencanaan menyeluruh harusnya dilakukan, dan tentunya tidak ujuk-ujuk menanam. Harus ada perencanaan yang rijit, termasuk scedulenya, mana yang duluan dilakukan, sehingga setiap tahun ada siklusnya dan itu tidak akan putus,” pungkasnya.(*)

Reporter : Nurjanah
Editor : Eddy Nugroho