Ekonomi Bisnis

Produksi Minyak Blok Tarakan Menurun

Salah satu sumur minyak dan gas yang baru dioperasikan di Blok Sembakung. (Dok/Koran Kaltara)

TARAKAN, Koran Kaltara – Bahan bakar minyak memiliki jumlah konsumen yang cukup tinggi, tetapi energi ini tidak dapat diperbarui.

Produksi minyak dan gas (Migas) misalnya, yang semakin lama akan menurun produksinya.

Begitu pun yang terjadi pada pengeboran minyak di Blok Tarakan.

Kondisi di Blok Tarakan ini bertolak belakang dengan target Pertamina yang menginginkan produksi 1 juta barel per hari.

Tarakan yang dulunya memiliki kualitas minyak terbaik di dunia ini, sekarang masuk dalam kategori marginal karena biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya.

Hal ini diungkapkan Tarakan Field Manager Pertamina Asset 5, Isrianto Kurniawan kepada Koran Kaltara, kemarin.

Menurutnya, cadangan minyak Tarakan sudah sangat kecil hanya 700 barel per hari, sehingga disebut sebagai lapangan marginal, karena costnya lebih tinggi dari hasil.

“Tetapi kita masih ada Sembakung yang produksinya masih ada 5.000 barel per hari, sehingga masih ekonomis. Begitu pun di Bunyu yang masih bisa memproduksi 5.000 barel,” ungkapnya.

Di Tarakan sendiri, sebenarnya bisa ditingkatkan produksinya, yaitu dengan mengebor di sumur-sumur lainnya. Hanya saja masih ada masalah, yaktu banyak Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang diduduki atau diserobot masyarakat,” terangnya, Jumat (16/7/2021).

Lahan yang diserobot masyarakat tersebut merupakan milik negara yang dikelola oleh Pertamina. Sehingga, meskipun lahan tersebut tidak diberdayakan, namun pembayaran pajak tetap dilakukan.

“Walaupun tidak digunakan, kami membayar pajaknya sehingga penyerobotan tanah dan segala macamnya itu sudah melanggar undang-undang. Makanya Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memaksimalkan pengelolaan aset, sehingga Pertamina yang punya cukup banyak lahan dari Sabang sampai Merauke akan dimanfaatkan lagi,” ungkapnya.

Kalau digunakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri, katanya,  tentu masuk dalam penyalahgunaan tanah negara. Hal itu bisa diproses hukum.

“Jangankan perorangan, instansi pemerintahan yang menggunakan lahan WKP hanya sebatas hak guna, bukan hak milik. Oleh karena itu, Pertamina sangat menyayangkan kalau sampai masyarakat adanya penyerobotan lahan WKP, padahal bisa diproses hukum,” sambung dia.

Hal ini karena area WKP harusnya steril, mau tidak mau harus ditertibkan.

“Sudah banyak yang kita proses hukum, kami hanya menjaga aset negara,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Tarakan dr Khairul menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun mengeluarkan sertifikat lahan di WKP, karena merupakan tanah negara.

Jangankan masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan saja yang minta lahan yang saat ini digunakan untuk kantor pelayanan publik, belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Saya ambil contoh, ada 54 aset yang dihakgunakan kepada pemerintah daerah, sejak Wali Kotanya Jusuf SK sampai saya, tidak keluar juga. Tidak pernah dikasih sama negara. Padahal kita sama-sama negara, tetapi tanah yang kita pinjam pengelolaanya belum bisa kita minta,” urainya.

Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu negara butuh atau misalnya Pertamina menemukan sumber minyak baru yang lokasinya berada di tempat-tempat yang saat ini dipinjam oleh Pemkot Tarakan, seperti Kantor Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, rumah dinas Sekda, Ketua DPRD, dan beberapa fasilitas pelayanan publik lainya mau tidak mau harus diserahkan kembali.

Untuk itu, wali kota meminta kepada masyarakat tidak masuk semakin massif ke WKP.

Khairul mengakui, bahwa ada salah satu lahan di WKP yang berpotensi menghasilkan minyak 800 barel per hari,  namun saat ini dikuasai oleh masyarakat.  Meskipun belum ada bangunan namun oknum tersebut meminta ganti rugi yang tidak sedikit, bahkan sampai miliaran rupiah.

“Kalau mau saya bilang, diselesaikan di pengadilan, maka tidak akan ada ganti rugi karena tanah tersebut WKP. Jadi kendala kita di Tarakan terlalu lama pembiaran, masyarakat terlanjur masuk secara ilegal maka akan susah keluar. Kalaupun dilakukan eksekusi oleh pengadilan akan menimbulkan konflik sosial dan larinya ke Pemda juga,” ucapnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Eddy Nugroho

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment