Hukum Kriminal

Polisi Silaban Dituntut 14 Tahun Penjara

Sudarto Silaban duduk di kursi pesakitan menggunakan rompi tahanan warna oranye sambil mendengarkan tuntutan 14 tahun penjara dari JPU, dalam sidang di PN Tarakan, Kamis (20/12/2018). (Foto: Sahida/ Koran Kaltara)
TARAKAN, Koran Kaltara – Oknum polisi bernama Sudarto Silaban, dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 bulan kurungan. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Junaidi, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan, Kamis (20/12/2018). Dikursi pesakitan, Silaban yang menggunakan rompi oranye hanya diam dan menunduk mendengarkan tuntutan JPU.…

TARAKAN, Koran Kaltara – Oknum polisi bernama Sudarto Silaban, dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 bulan kurungan. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Junaidi, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan, Kamis (20/12/2018).

Dikursi pesakitan, Silaban yang menggunakan rompi oranye hanya diam dan menunduk mendengarkan tuntutan JPU. Majelis Hakim yang diketuai Mahyudin Igo pun memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa, Darwis Manurung untuk mengajukan pembelaan.

“Pasti kami mengajukan pembelaan. Kalau nuntut itu kan hak Jaksa, mau seumur hidup atau hukuman mati sekalipun. Tapi, hak terdakwa juga untuk minta bebas kan. Jadi, ya masing-masing menggunakan hak nya.Nanti, baru hakim yang memutuskan,” ujar Darwis, dikonfirmasi usai sidang.

Meski terdakwa menyerahkan sepenuhnya pembelaan tertulisnya kepada pengacaranya, namun kata Darwis, tidak menutup kemungkinan Silaban juga akan menyampaikan pembelaan secara lisan.

Majelis Hakim pun memberikan seminggu kepada pengacara untuk mengajukan pembelaan, karena masa tahanan Silaban yang sudah hampir habis.Namun, kata Darwis, Jaksa sudah dua pekan menunda tuntutan, sementara Penasehat Hukum hanya diberi seminggu untuk mengajukan pembelaan.

“Kalau Penasehat Hukum harus diburu-buru mengajukan pembelaan kan tidak adil juga.Jadi, harus kesetaraan dari kedua belah pihak. Kalau masa tahanan yang mau habis, berarti kan mereka yang membuang-buang waktu, bukan Penasehat Hukum, bukan terdakwa. Kami usahakan seminggu buat pembelaan, kalau tidak selesai ya minta waktu lagi,” tegasnya.

Sementara itu, JPU Muhammad Junaidi  mengungkapkan Silaban dianggap terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair pasal 114 ayat (2) junto pasal 132 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Hal yang memberatkan karena selain terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba, terdakwa juga seorang anggota Polri yang seharusnya ikut memberantas narkotika,” katanya, usai sidang.

Selain itu, terdakwa juga dalam memberikan keterangan dipersidangan terkesan berbelit-belit, sehingga menjadi hal yang memberatkan JPU memberikan tuntutan. Meski Silaban merupakan oknum polisi, namun karena penangkapan dilakukan oleh Polres Tarakan, maka rencana tuntutan tidak menunggu Kejaksaan Tinggi, melainkan hanya perlu persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri.

“Sidang dilanjutkan 27 Desember pekan depan. Tapi, masa tahanannya masih lama karena ada perpanjangan Pengadilan Tinggi sampai Januari. Kan Hakim sudah mengajukan proses perpanjangannya, cuma belum turun,” tuntasnya.

Untuk diketahui, Sudarto Silaban ditangkap dirumahnya April lalu.Penangkapan Silaban ini setelah Sat Reskoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Santi dan suaminya, Asikin di Jalan Kedondong RT. 01, Kelurahan Selumit Pantai.

Dari tangan Santi dan Asikin, ditemukan barang bukti 20,57 gram sabu yang diakuinya dibeli dari Silaban seharga Rp.15 juta. Dipersidangan, Silaban membantah dan mengaku hanya kerumah Santi untuk meminta jatah preman. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 21 Desember 2018