Hukum Kriminal

Polda Periksa Program Neuro Sains Terapan di Pemprov Kaltara

Kombes Hendy F Kurniawan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Polda Kalimantan Utara melakukan pemeriksaan adanya dugaan kerugian negara dari pelaksanaan program Neuro Sains Terapan (NST) di Pemprov Kaltara tahun 2021.

Kapolda Kaltara, Irjen Daniel Adityajaya melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus), Kombes Hendy F Kurniawan mengatakan, pihaknya sedang mengajukan audit investigatif kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara.

“Karena ada unsur kerugian negara, salah satu unsur yang dapat menghitung adalah BPKP,” kata Hendy kepada awak media.

Pihak kepolisian masih menunggu hasil audit tersebut untuk melakukan tahap selanjutnya. Utamanya ketika ditemukan adanya potensi kerugian negara.

“Jadi kita masih menunggu, mereka masih ada waktu di audit investigatif. Nanti soal adanya potensi kerugian dilihat dari hasil audit tersebut,” paparnya.

Ketika hasil audit menunjukkan adanya potensi kerugian negara, pihak kepolisian akan menaikkan kasus ini ke tahap penyelidikan atau penyidikan. Ini untuk menentukan adanya proses perbuatan melawan hukum yang lain.

“BPKP itu waktunya sekitar 30 hari. Kepastian deadline nanti saya update lagi ya,” ujar Hendy.

Adapun, pihaknya belum bisa membeberkan sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan dan klarifikasi. Karena sementara masih proses penyelidikan.

“Belum bisa kita buka sekarang, karena proses penyelidikan,” ujarnya.

Sumber terpercaya Koran Kaltara menyebut jika kinerja BPKP cenderung lamban dalam melakukan audit investigatif. Sehingga berpotensi menghambat pihak kepolisian.

“Ada hambatan di BPKP nya, sampai sekarang belum selesai audit investigatif itu. Kalau dari BPKP sudah klarifikasi ke dinas dan guru-guru. Tapi masih ada pihak yang tidak mau datang saat dipanggil,” ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Rusdy Sofyan, membenarkan jika ada permintaan dari Polda Kaltara untuk melakukan audit investigatif adanya dugaan kerugian negara pada pelaksanaan program NST di Pemprov Kaltara tahun 2021. Secara teknis, ia belum mendapat laporan perkembangan audit dari jajaran yang bertugas.

“Itu permintaan Polda, sepertinya masih penugasan, saya belum dapat updatenya,” kata Rusdy melalui pesan singkat, Jumat (5/8/2022).

Terkait penilaian kinerja yang lamban, Rusdy menjelaskan jika proses audit investigatif memerlukan waktu. Pihaknya menghindari adanya pihak yang bisa dizalimi dalam kasus tersebut.

“Bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi harus dapat dianalisis dan dievaluasi dari bukti-bukti yang ada. Simpulan yang harus dibuat harus memenuhi unsur bukti yang relevan, kompeten dan cukup,” paparnya.

Adapun, hasil audit investigatif nantinya tidak bisa dipublikasikan ke khalayak ramai. Karena masuk kategori informasi publik yang dirahasiakan.

“Laporan audit itu termasuk informasi publik yang dirahasiakan dan tidak dapat dipublikan mas,” ujarnya menerangkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara selaku pimpinan salah satu OPD yang melaksanakan program NST, Teguh Henry Sutanto, meminta maaf karena tidak bisa memberikan penjelasan kepada awak media.

“Sudah mas, sudah diselesaikan, jadi mohon maaf tidak bisa kasih info,” kata Teguh.

Adapun, Sekretaris Disdikbud Kaltara, Sudarsono, saat turut dikonfirmasi awak media, mengatakan sedang melaksanakan tugas di luar daerah.

“Saya lagi di luar daerah, terimakasih,” jelasnya.

Salah satu guru di Kaltara yang dihubungi awak media mengatakan, ia mengikuti program NST pada akhir tahun lalu. Ia mengaku tidak diminta melakukan pembayaran untuk ikut alias gratis.

“Ada kuitansinya dengan keterangan sekitar Rp1,5 juta, lunas, dilampirkan saat dikasih amplop hasil NST itu,” jelas dia seraya berpesan tidak ditulis namanya.

Ia menceritakan jika rangkaian NST diselesaikan kurang lebih selama satu jam. Ia sebagai peserta diminta melakukan log in terlebih dahulu di smartphone atau laptop.

“Kebetulan aku pakai HP, kemudian disuruh menjawab kuisioner seperti tes psikologi, kemudian tentang bakat dan sebagainya,” paparnya.

Hasil NST yang keluar berupa data berbentuk angka statistik. Namun ia mengaku tidak memahami karena tanpa disertai penjelasan dan penjabaran.

“Ini berupa angka-angka yang sulit dipahami, hanya data statistik berbentuk kurva,” jelasnya.

Salah satu guru lainnya yang turut berpesan tidak ditulis namanya mengatakan, ia dimintai keterangan dan diberi sejumlah pertanyaan oleh petugas dari BPKP pada bulan lalu.

“Sebelum BPKP, ada perwakilan kami yang secara acak dipanggil ke Polda,” jelasnya.

Materi pertanyaan yang ia terima antara lain biaya yang dikeluarkan, tanggapan atas program NST, informasi mengenai tindak-lanjut setelah hasil NST diterima dan lainnya.

“Saya sampaikan tidak bayar, tapi ada kuitansinya. Setelah tes belum ada treatment nya juga, untuk mengembangkan potensi diri kita,” jelasnya.

Adapun, ia merasa dipaksa untuk ikut program NST ini. Mengingat ada instruksi berkelanjutan dari kepala satuan pendidikan bagi guru yang belum mengikuti.

“Kita dipaksa ikut, harus ikut semua. Ditanyakan terus oleh kepala sekolah, yang belum dicari, harus pergi ke sana (lokasi NST), yang ngga mau ikut dipanggil, harus ikut,” ujarnya.

Direktur dari Wellness Patria Indonesia selaku pihak yang menjalankan program NST, Abdul Rahman, meminta waktu untuk memberi tanggapan dan penjelasan saat dihubungi awak media.

“Siap bisa (memberi tanggapan dan penjelasan), nanti saya kirimkan tulisannya ya,” kata Abdul. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Didik

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment