Tarakan

Polda dan Polres Siap Kawal Penutupan Lokalisasi

Lokalisasi Sungai Bengawan yang berada di Kelurahan Juata Permai ini diintruksikan tutup 28 Desember, sesuai SK Walikota Tarakan. (Foto: Sahida/Koran Kaltara)
TARAKAN, Koran Kaltara – Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tarakan, Sofian Raga menetapkan penutupan lokalisasi akan dilakukan 28 Desember mendatang. Tidak hanya dari MUI Tarakan yang memberikan dukungan penuh, bahkan Polda Kaltara dan Polres Tarakan juga sudah menyatakan siap melakukan pengawalan. Di Tarakan, tercatat ada dua lokalisasi terbuka yaitu Sungai Bengawan di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan…

TARAKAN, Koran Kaltara – Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tarakan, Sofian Raga menetapkan penutupan lokalisasi akan dilakukan 28 Desember mendatang. Tidak hanya dari MUI Tarakan yang memberikan dukungan penuh, bahkan Polda Kaltara dan Polres Tarakan juga sudah menyatakan siap melakukan pengawalan.

Di Tarakan, tercatat ada dua lokalisasi terbuka yaitu Sungai Bengawan di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara dan Karang Agas di Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur.

Kapolda Kaltara, Brigjen Pol Indrajit saat ditemui di sela Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2018 yang digelar di Taman Bekampung, Jumat (21/12/2018), mengungkapkan, masalah lokalisasi merupakan tanggungjawab pemerintah daerah (pemda).

“Kepolisian hanya mendukung, apabila penutupan sudah menjadi kebijakan daerah,” katanya.

Jika pemda sudah memutuskan lokalisasi ditutup, polisi akan mengamankan proses penutupannya, termasuk lokalisasi terselubung. Ia juga memastikan akan mempersiapkan personelnya agar penutupan lokalisasi berjalan lancar, serta tidak ada gangguan kamtibmas yang terjadi sebelum dan sesudahnya.

“Saya kira tidak perlu ada penempatan personel di lokalisasinya. Kan, kalau sudah ditutup, buat apa dijaga polisi, buang energi saja. Tapi, nanti kalau ternyata masih ada, akan kami bahas lebih lanjut,” tandasnya.

Wakil Gubernur Kaltara, Udin Hianggio juga mengatakan hal serupa. Pemda menjalankan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk menutup lokalisasi di daerah. Ia juga memastikan akan bergandengan tangan untuk menjaga kepentingan masyarakat.

“Polri dan pemda itu mendukung kebijakan yang sudah diambil oleh pusat, jadi kita sama-sama. Kan lokasinya sudah diketahui semua, terpantau titik-titiknya, terutama di Tarakan dan mudahan mereka sadar semua,” urainya.

Terpisah, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan menambahkan, setelah SK keluar, pihaknya akan mengawal pelaksanaan penutupan dan mengawasi tindakan selanjutnya. Sesuai koordinasi Polres dan Pemda Tarakan, penutupan dilakukan oleh Satpol PP dan Badan Kesbangopl bersama Dinas Sosial.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, begitu SK keluar, dua lokalisasi itu tidak ada lagi kegiatan prostitusi berlangsung,” ujarnya, Jumat (21/12/2018).

Dalam keputusan wali kota tersebut juga menyebutkan, jika ada wanita pekerja seks (PSK) yang tidak memiliki biaya untuk pulang ke kampung halamannya, akan disiapkan uang tiket. Sementara, jika ada PSK yang masih memiliki utang kepada pengelola, dan PSK tidak diizinkan pulang hingga hutang lunas, kata kapolres tidak masalah. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 24 Desember 2018