Hukum Kriminal

PH: Inspektorat Tidak Cek Lapangan

Sidang saksi dalam perkara dugaan korupsi PDAM digelar virtual dari Kejaksaan Negeri Tarakan. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)
  • Kasus Dugaan Korupsi PDAM Tarakan

TARAKAN,Koran Kaltara – Selisih harga mobil Rp5.000 per hari, dalam pengadaan sewa kendaraan dinas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alam Tarakan, jadi pembahasan dalam sidang dugaan korupsi di perusahaan daerah milik Pemkot Tarakan ini, Senin (26/4/2021). Selisih harga ini ada di dalam kontrak kerja, dibandingkan dengan harga sewa standar di Tarakan.

Namun, dari Penasehat Hukum (PH) ketiga terdakwa, SA, SD dan IL menganggap pihak Inspektorat tidak melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan apakah benar selisih harga merugikan pihak PDAM.

“Inspektorat itu hanya melihat dokumen yang dikirim Kejaksaan, terkait dengan harga sewa mobil. Tapi, tidak cek langsung ke lapangan terkait harga sebenarnya dan kondisi kendaraan,” ujar Mansyur, PH ketiga terdakwa dikonfirmasi Rabu (28/4/2021).

Ia mengaku tidak mengetahui apakah Kejaksaan sudah melakukan pengecekan langsung harga di lapangan dan kondisi kendaraan tersebut. Dari pengalaman pribadinya, untuk kendaraan Rp250 ribu per hari, untuk kendaraan yang usianya sudah di atas 5 tahun.

“Jadi, bukan kendaraan baru seperti yang disewa PDAM. Baru keluar dari dealer dan disewa oleh PDAM,” katanya.

Marihot Sihombing yang juga PH ketiga terdakwa menambahkan, dakwaan terhadap terdakwa hanya merujuk dari surat edaran No. 2 Tahun 2019. Sedangkan menurut ahli, surat edaran tersebut tidak bisa digunakan sebagai rujukan dalam perkara ini.

Dari seluruh aturan yang disebutkan JPU dalam dakwaannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 2 Tahun 2007, Permendagri No. 37 Tahun 2018, Perda No. 1 Tahun 2013 dan Perda No. 11 Tahun 2019 tidak mengatur tentang Pjs Direktur.

“Karena tidak diatur, digunakanlah aturan dalam surat edaran No. 2 Tahun 2019. Ahli yang dihadirkan JPU mengatakan surat edaran ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan maupun pertimbangan, karena Pjs Direktur PDAM bukan ASN. Sedangkan surat edaran ini mengatur ASN saja,” tegasnya.

Untuk diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi PDAM ini dengan terdakwa IL yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, SD sebagai Pjs Direktur PDAM dan SU selaku Pjs Direktur PDAM di tahun anggaran 2019-2020.

Dalam tahap penyidikan, ketiga terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara dari penyalahgunaan gaji Pjs Direktur PDAM 2019-2020 sebesar Rp408.013.000, sedangkan untuk penyewaan kendaraan dinas sejak tahun 2017 hingga 2019 lalu sebesar Rp88.500.000. (*)

Reporter: Sahida

Editot: Hariadi

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah