Pendidikan

Pesantren Minta Prosedur Bantuan Tidak Rumit

Ponpes Al Khairaat di Bulungan. (Foto: Agung Riyanto)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kepala Bagian Pendidikan pada Pondok Pesantren Al-Khairaat – Tanjung Selor, Zulkifili, berharap agar prosedur penyaluran bantuan untuk pesantren tidak rumit. Terutama mengenai pemberkasan dokumen yang dipersyaratkan.

“Kita inginnya jangan terlalu ribet persyaratannya. Itu saja yang penting. Apalagi kalau pondoknya sudah jelas,” ujar Zulkifli saat dihubungi Koran Kaltara, Senin (20/7).

Dia menjelaskan, Kemenag di tingkat pusat dan daerah perlu memahami bahwa tanggung jawab pengasuh dan pengurus pesantren tergolong besar.

“Bukan kita menngurus ini (syarat bantuan) saja. Kita ini mengurus anak-anak, beratus (ratusan) jumlahnya. Tapi bukan kita menolak, nggak, nggak begitu. Tapi kalau cuma uang dua puluh (Rp20 juta), syaratnya ribet sekali, bagus kita urus anak-anak saja,” kata Zulkifli.

Adapun, Zulkifli mengaku baru mengetahui akan adanya bantuan dari pemerintah pusat melalui Kemenag yang digelontorkan ke pondok pesantren. Sementara untuk sosialisasi dari Kanwil Kemenag belum diterimanya.

“Saya juga baru tahu kalau ada bantuan ini. Pas saya cari di internet, ternyata memang ada ya. Baru dua hari lalu kalau tidak salah,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Kalimantan Utara, Suriansyah Hanafi melalui Kepala Bidang Pendidikan Islam, Sapriansyah Alie, mengaku belum bisa memberikan penjelasan terkait implementasi bantuan tersebut di daerah.

“Bantuan itu kan sifatnya baru disampaikan secara umum ke masyarakat luas. Artinya perlu diconnectkan lagi ke masing-masing provinsi. Karena kita belum ada menerima informasi lanjutannya,” ujar Sapriansyah.

Dirinya juga mengaku belum menerima instruksi langsung pendataan pondok pesantren terkait penyaluran bantuan ini.

“Kalau masing-masing Kanwil, saya sebagai kepala bidang itu yang diminta mengumpulkan data pondok pesantren di lingkup Kaltara dan data pendidikan secara umum. Seperti masalah utama, kendala, strategi dan solusi pembelajaran serta data guru Kemenag,” jelasnya.

“Semua akan dipaparkan Kakanwil di Kemenag Pusat. Saya dengar infonya ini Sabtu besok. Mungkin salah satunya dari paparan itu, Kemenag ingin merumuskan bantuan itu juga,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono dalam laman resmi Kemenag mengatakan, anggaran ini diberikan sebagai Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren.

Jumlah ini terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) yang mendapat bantuan sebesar Rp25juta. Lalu ada 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri) yang akan mendapat bantuan Rp40juta.

“Bantuan juga akan diberikan kepada 2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang. Nilai bantuannya adalah Rp50juta,” terang Waryono di Jakarta, Jumat (17/07).

Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan mendapat Rp10juta. Bantuan juga diberikan untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ). Masing-masing LPQ akan mendapat bantuan Rp10juta.

“Selain bantuan operasional, Kemenag juga berikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. Masing-masing lembaga akan mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan,” tuturnya.

Prosedur Penyaluran Bantuan ke Pesantren
1. Pengajuan bantuan dilakukan melalui usulan langsung pesantren dan pendidikan keagamaan atau organisasi yang membawahinya.2. Pengajuan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag/Kanwil Kemenag Provinsi/ Kantor Kemenag Kab/Kota.3. Usulan pengajuan tertulis ditandatangani oleh pimpinan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam atau organisasi yang membawahinya.
4. Nama pesantren atau lembaga keagamaan Islam yang mengajukan bantuan akan dimasukkan dalam daftar pemohon BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
5. Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menetapkan Surat Keputusan penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang disahkan oleh KPA.
6. Dana akan disalurkan secara langsung (LS) ke rekening Pesantren dan lembaga Pendidikan Keagamaan Islam penerima bantuan.
7. Tidak akan ada potongan dalam bentuk apapun
8. Bila ada oknum yang meminta fee dengan mengatasnamakan Kemenag, segera lapor ke Kementerian Agama pusat, Provinsi, atau Kab/Kota. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Didik

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah