Tarakan

Pertamini Menjamur, Pertamina Tegaskan Belum Keluarkan Izin

Salah satu pedagang eceran di Jalan Pangeran Diponegoro yang menggunakan pompa seperti di SBPU. (Foto: Koran Kaltara/ Sofyan Ali Mustafa)
TARAKAN, Koran Kaltara – Dalam satu tahun terakhir, model pedagang eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai beralih ke teknologi terkini. Banyak pedagang yang menggunakan pompa BBM sama persis seperti yang digunakan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan menyertakan logo Pertamina. Masyarakat menyebutnya dengan Pertamina Mini atau Pertamini. Ditegaskan Maneger Internal Comunication Pertamina Persero,…

TARAKAN, Koran Kaltara – Dalam satu tahun terakhir, model pedagang eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai beralih ke teknologi terkini. Banyak pedagang yang menggunakan pompa BBM sama persis seperti yang digunakan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan menyertakan logo Pertamina. Masyarakat menyebutnya dengan Pertamina Mini atau Pertamini.

Ditegaskan Maneger Internal Comunication Pertamina Persero, Eviyanti Rofrida bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk pedagang BBM dengan sebutan Pertamini tersebut.

“Sampai sekarang kami belum pernah melegalkan atau meresmikan Pertamini dan bukan jalur distribusi resmi Pertamina. Dia membeli pakai jerigen baru dijual kembali, bagaimana tata niaga BBM nya tidak jelas karena tidak punya izin usaha, itu yang paling prinsip,” terangnya, Minggu (9/12/2018).

Untuk bisa mendistribusikan BBM tidaklah mudah, karena harus memiliki izin niaga, izin menampung BBM dan izin mendistribusikan.

Bahkan ada potensi penerimaan pajak untuk pemerintah daerah dari bisnis ini, di mana Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBK) bisa dikelola oleh pemerintah daerah.

Selain itu, juga harus memperhatikan resiko dan keamanan, karena BBM rentan terhadap musibah kebakaran.

“Kalau tidak ada PBBK maka yang akan dirugikan daerah, dan jalurnya masih memiliki karakter bisnis dengn unsur bahaya kebakaran. Bahkan SPBU saja yang sudah memiliki proteksi tinggi harus selalu di cek kelayakannya, alat pemadam kebakaranya, dan bagaimana instalasi listriknya karena BBM mudah terbakar sehingga perlu proteksi yang tinggi, kalau Pertamini siapa yang mengawasi?,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Eviyanti, solusi yang diberikan untuk menekan keberadaan Pertamini adalah kalau pemerintah daerah sangat sayang kepada pelaku usaha ini, dan dianggap sebagai pendapatan usaha kecil untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah harus mengeluarkan aturan tata niaga yang lebih kecil lagi, dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Harus ada koordinasi kesana untuk membuka jalur distribusi yang lebih kecil lagi, sedangkan untuk pemerintah daerah bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) izin usahanya, sehingga Pertamina juga bisa mendistribusikan,” urainya.

Ditegaskan Eviyanti, bahwa jika bicara soal keamanan dan bahaya kebakaran, api bisa terjadi karena adanya sumber, bbm, dan oksigen maka akan terjadi kebakaran. Selama berdagang dijauhkan dari api akan aman, selama tidak ada api tidak ada masalah dan bila berjualanya di dekat dapur akan bermasalah.

“Jangankan Pertamini, di SPBU yang resmi saja kalau ada kendaraan yang konsleting bisa menjadi penyebab kebakaran. Sebenarnya ini memiliki resiko yang tinggi, kalau etis yang izin usaha seharusnya memiliki izin kanan kiri, atau izin tetangga,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Rifat Munisa

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 10 Desember 2018