Tarakan

Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Wahyudi Putra Pujianto saat menerangkan terbitnya Perpres No. 82 tahun 2018, Rabu (19/12/2018). (Foto: Istimewa)
TARAKAN, Koran Kaltara  – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang sudah resmi diundangkan pada 17 September lalu, tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, tetapi juga menyempurnakan aturan sebelumnya. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, dr. Wahyudi Putra Pujianto dalam pertemuan yang digelar bersama awak media, Rabu (19/12/2018). Salah satunya,…

TARAKAN, Koran Kaltara  – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang sudah resmi diundangkan pada 17 September lalu, tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, tetapi juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, dr. Wahyudi Putra Pujianto dalam pertemuan yang digelar bersama awak media, Rabu (19/12/2018). Salah satunya, pendaftaran bayi baru lahir dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

“Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara, khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI. Namun, jika bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya.

“Proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan,” jelasnya.

Dalam Perpres ini juga mengatur tentang tunggakan iuran, berupa ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS dinonaktifkan, jika tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

“Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan. Ilustrasinya, peserta yang pada saat Perpres ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan,” jelas Wahyudi.

Sedangkan untuk denda layanan kepada peserta terlambat melakukan pembayaran iuran, jika rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL),dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp30 juta.

“Kecuali peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini sebenarnya bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin membayar iuran bulanan. Jangan lupa, selain hak manfaat jaminan kesehatan, ada kewajiban yang harus dipenuhi,” tandasnya. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Rifat Munisa

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 20 Desember 2018