Ruang Publik

Perempuan Bekerja, Cita-Cita atau Terpaksa?

Oleh: M. Nurul Alam Hasyim, SST

DI zaman modern saat ini, perempuan bekerja bukan lagi menjadi hal yang tabu. Stigma bahwa perempuan seharusnya di rumah saja dan mengurus rumah tangga kian memudar.

Namun, kita perlu melihat lebih dalam lagi alasan para perempuan terjun ke dunia kerja. Sebagian perempuan menganggap bekerja merupakan hal yang sudah dicita-citakan sejak dulu.

Namun, tidak sedikit perempuan yang bekerja karena terpaksa akibat kondisi ekonomi keluarga yang lemah.

Bagi perempuan yang hidup dengan kondisi perekonomian menengah ke atas, bekerja merupakan suatu hal yang diinginkan. Mereka memiliki target dan cita-cita pada jenjang karir tertentu.

Mereka juga memiliki pilihan untuk tidak bekerja, karena bagi mereka bukanlah suatu keharusan. Di sisi lain, terdapat perempuan yang tidak memiliki pilihan dan harus bekerja.

Para perempuan ini hidup dengan perekonomian rendah dan mereka harus bekerja untuk membantu menopang perekonomian keluarga.

Ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan layak menyebabkan banyak perempuan yang hanya mampu bekerja di sektor informal.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, 65,35 persen perempuan di Indonesia bekerja di sektor informal sedangkan sisanya di sektor formal.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni 57,29 persen. Pekerja informal umumnya kurang memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, maupun imbalan kerja yang layak.

Pekerjaan di sektor informal erat kaitannya dengan penghasilan rendah. Para perempuan yang bekerja di sektor informal mengindikasikan bahwa mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Mereka rela menerima pekerjaan apapun meskipun dengan penghasilan yang rendah.

Keadaan Pekerja Perempuan

Salah satu permasalahan pekerja perempuan yang masih terjadi adalah kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki.

Pada Agustus 2021, rata-rata upah pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Menurut data BPS, pada Agustus 2021 rata-rata upah atau gaji buruh/karyawan/pegawai perempuan adalah 2,35 juta rupiah selama sebulan, sedangkan upah atau gaji pekerja laki-laki adalah 2,96 juta rupiah sebulan.

Kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki (gender wage gap) di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Pada tahun 2020, gender wage gap di daerah perdesaan sebesar 27,05 persen sedangkan di daerah perkotaan hanya 19,77 persen.

Kesenjangan tinggi di daerah perdesaan diakibatkan oleh rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan dibandingkan laki-laki di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perburuan.

Untuk daerah perkotaan, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan dapat ditekan karena tempat kerja di daerah perkotaan banyak yang menggunakan batas minimum upah yang telah ditentukan oleh pemerintah (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Tingkat upah yang rendah dapat diakibatkan oleh beberapa hal, seperti kemampuan (skill) dan tingkat pendidikan pekerja yang rendah.

Data BPS menunjukkan bahwa pada Agustus 2021, persentase angkatan kerja perempuan yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 55,22 persen sedangkan 16,13 persen berpendidikan tinggi.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja perempuan di Indonesia masih berpendidikan rendah.

Dengan kualitas pendidikan yang masih rendah, maka sulit bagi mereka untuk menembus persaingan dunia kerja yang semakin ketat.

Akhirnya, para pekerja yang minim skill dan pengetahuan hanya mampu bekerja dengan upah yang rendah atau bekerja di sektor informal.

Namun demikian, mereka tetap bekerja meskipun dengan upah yang apa adanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Para pekerja ini perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah karena rentan terhadap kemiskinan.

Perempuan dengan pendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan lebih layak.

Umumnya, penduduk yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat perekonomian yang cukup.

Oleh karena itu, pekerja perempuan yang berpendidikan tinggi tidak terlalu tertekan dengan kondisi keuangan keluarganya.

Peran tulang punggung keluarga masih bisa dipercayakan kepada pihak lain, seperti suami atau orang tua.

Ketika tidak ada paksaan ekonomi, sebagian perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Namun, sebagian lainnya memilih tetap terjun ke dunia kerja.

Alasannya adalah karena bekerja merupakan tujuan berikutnya setelah mereka lulus dari kuliah.

Selain itu, bekerja merupakan salah satu sarana untuk aktualisasi diri yang tepat. Bekerja dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki.

Dengan bekerja, perempuan menjadi lebih mandiri dan independen dalam keuangan sehingga tidak terlalu bergantung kepada suami maupun orang tua.

Dukungan

Para pekerja perempuan merupakan salah satu penopang perekonomian dan pembangunan negara. Baik para pekerja di sektor formal maupun informal, mereka memiliki perannya masing-masing.

Oleh karena itu, mereka layak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Pemerintah memilik peran penting dalam pembuatan kebijakan yang melindungi dan mendukung para pekerja perempuan.

Pemerintah dituntut untuk terus berupaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengupahan maupun kesempatan kerja, sehingga para pemberi pekerjaan wajib melakukan rekrutmen secara obyektif.

Selain itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk melindungi para pekerja perempuan agar tidak diberhentikan secara sepihak oleh pemberi pekerjaan.

Peraturan tersebut tentunya sangat diperlukan agar keberlangsungan pekerjaan mereka menjadi terjamin.

Pemberhentian secara sepihak akan sangat merugikan para pekerja perempuan terutama para perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Dukungan pemerintah juga dapat diberikan berupa pemberian pelatihan kerja kepada para perempuan yang akan memasuki pasar tenaga kerja.

Pelatihan tersebut sangat membantu para pekerja perempuan untuk meningkatkan kemampuannya agar mampu menjadi pekerja yang cakap baik saat memasuki suatu perusahaan maupun ketika membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Peran perusahaan sebagai pemberi kerja adalah dengan berlaku seadil mungkin dalam memperlakukan pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki dan tidak diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Di lingkungan kerja juga perlu dibudayakan kesetaraan gender agar tidak ada yang meremehkan pekerja perempuan.

Pemberian kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan saat perekrutan pegawai, penawaran promosi, maupun penawaran pelatihan.

Pihak perusahaan juga perlu membuat kebijakan untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan seperti pemberian waktu istirahat yang layak ketika hamil, cuti melahirkan, dan lain- lain. (*)

*) Penulis adalah Statistisi di BPS Provinsi Kalimantan Utara

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment