Kaltara

Perbatasan Area Vital, DPRD Dorong Percepatan PLBN

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Perbatasan adalah area vital. Guna mendukung kedaulatan negara, sejumlah fasilitas untuk mempermudah urusan hubungan bilateral harus dibangun. Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon mengatakan, layanan terintegrasi yang diterjemahkan pemerintah dalam konsep Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus segera dikebut pembangunannya. Dia menyebut, saat ini Indonesia tertinggal satu langkah dari Malaysia, karena negeri…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Perbatasan adalah area vital. Guna mendukung kedaulatan negara, sejumlah fasilitas untuk mempermudah urusan hubungan bilateral harus dibangun.

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon mengatakan, layanan terintegrasi yang diterjemahkan pemerintah dalam konsep Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus segera dikebut pembangunannya. Dia menyebut, saat ini Indonesia tertinggal satu langkah dari Malaysia, karena negeri Jiran itu ternyata sudah melakukan pembangunan fasilitas layanan di pintu perbatasan.

“Malaysia sudah bangun pelayanan terpadu di kawasan mereka,” bebernya, Selasa (25/12/2018). Marten pun mendorong agar pemerintah segera melakukan pembangunan serupa. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, keberadaan PLBN juga penting sebagai pusat layanan kepada masyarakat.

“Kita minta itu (PLBN) secepatnya dibangun. Kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di perbatasan,” kata Marten.

Komunikasi pemerintah daerah pun diakui Marten sudah cukup baik dengan intens menyambangi pusat guna ‘mengunci’ keputusan pembangunan PLBN. Sekarang, tinggal bagaimana pusat merespon ini sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. “Saya rasa komunikasi Pemprov juga sudah baik kepada pemerintah pusat,” tuturnya.

Sebagai kawasan perbatasan, menurutnya, Kaltara sangat strategis untuk sejumlah kerjasama dengan negeri seberang. Seperti halnya urusan ekonomi. Saat ini berbagai barang asal negeri Jiran itu dengan bebas masuk ke Indonesia, imbasnya, produk.asli Indonesia pun kurang laku di pasaran.

“Dengan adanya PLBN kan otomatis pengawasan lebih ketat. Kita harap ini bisa mengontrol harga barang,” tukasnya. ApalagiApalagi lanjut Marten, status barang yang masuk adalah ilegal. Oleh karenanya ia berharap, setelah terbangunnya PLBN nanti dapat diikuti revisi sejumlah aturan. Terutama soal hubungan ekonomi antar kedua negara.

“Kita juga mau barang-barang subsidi dari Malaysia itu regulasinya diperbaiki. Mungkin ini akan bertahap, tergantung nanti bagaimana dorongan Pemerintah daerah,” ucap dia.

Lebih jauh Marten menerangkan, sebagai beranda negeri, kedaulatan negara tetap adalah yang utama. Oleh karenanya, Marten menyebut baik eksekutif maupun legislatif secara prinsip selalu mendukung semua upaya penguatan kawasan perbatasan.

“Semua upaya yang kita dorong itu semua untuk memperkuat perbatasan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Dicky Umacina
Editor: Edy Nugroho

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 26 Desember 2018