Kaltara

Perbankan di Kaltara Diminta Proaktif Soal Restrukturisasi Kredit

Ilustrasi Uang

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Perbankan di Kalimantan Utara (Kaltara) diminta proaktif dalam menyebarluaskan adanya program restrukturisasi kredit. Demikian disampaikan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara, Yufrizal baru-baru ini.

Ia menjelaskan, seyogianya sudah ada aturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal itu. Sehingga tinggal bagaimana perbankan terkait proaktif meneruskan ke nasabah. Sehingga upaya pemerintah meringankan beban pelaku usaha saat pandemi terealisasi maksimal.

“Pimpinan bank harus lebih memblow-up lagi jika memang ada debitur yang belum mengetahui adanya skema restrukturisasi ini. Sangat penting agar bisa difasilitasi,” kata Yufrizal dalam salah satu kegiatan baru-baru ini.

Pimpinan bank harus bisa memastikan ada sikap bersahabat bagi nasabah yang kesulitan membayar cicilan pinjaman. Khususnya yang dikarenakan dampak pandemi covid-19.

“Yang penting dari gejala-gejala ditimbulkan oleh debitur tadi, misalnya terlambat bayar, dari petugas bank segera ke sana. Dianalisa kenapa bisa terlambat. Apabila benar-benar dampak dari covid-19, memang harus menggunakan skema restrukturisasi,” paparnya.

Disamping restrukturisasi kredit, dikatakan Yufrizal masih ada program stimulus pemerintah yang libatkan perbankan. Seperti contohnya Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal ini, penting bagi perbankan untuk jemput bola. Atau mengawali fasilitas yang bisa didapatkan nasabah.

“Seluruh program terkait pemulihan ekonomi harus disukseskan maksimal. Sehingga bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Dalam pemberitaan Koran Kaltara Bulan Oktober tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipastikan memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. Dengan perpanjangan ini, kreditur bisa tetap mendapat keringanan pembayaran cicilan hingga akhir 2021 nanti.

Dari Siaran Pers OJK yang Koran Kaltara terima, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit memperhatikan assessment terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi pada Rapat Dewan Komisioner OJK tanggal 23 September 2020 lalu.

“Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan assessment bank untuk menghindari moral hazard (kerugian di satu pihak). Sehingga debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.

OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK. Termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait. Antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.(*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Eddy Nugroho