Ruang Publik

Peran Telekomunikasi di Tengah Pandemi Covid-19

Fitri
  • Oleh: Fitri Puspitasari, S.ST

BUKU terbaru Karya si-Afwan sudah terbit. Namun setibanya di toko buku, buku tersebut belum tersedia, bahkan seminggu hingga dua minggu sejak buku terbaru tersebut keluar.

Berbeda dengan kondisi di Jawa, dimana lokasi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia berada, begitu buku si-Afwan terbit, serentak di seluruh toko buku Pulau Jawa tersedia.

Hal ini dikarenakan proses pengiriman barang yang memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Namun, pada era serba digital seperti sekarang, berada jauh dari Jawa pun tidak masalah, membaca buku terbaru tersebut hanya dengan beberapa ketukan saja tanpa harus pergi ke toko buku yang bahkan jaraknya mencapai puluhan kilometer.

Kini semua serba digital, kejadian yang berjarak ribuan kilometer dapat diketahui hanya dalam beberapa ketukan dalam hitungan menit, tidak perlu menunggu kabar dari burung merpati yang harus mengarungi gunung dan lautan.

Pada tahun 1918-1920, wabah Flu Spanyol menginfeksi sepertiga penduduk dunia pada saat itu dan menyebabkan kematian 50 juta orang. Kini, 100 tahun sejak wabah tersebut menyerang, dunia kembali dihadapkan dengan pandemi Virus Corona (Covid-19).

Dalam kurun waktu 100 tahun tersebut, dunia sudah banyak berubah, begitu pula dengan perkembangan teknologi. Perpindahan manusia lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Perpindahan yang cepat dan mudah tersebut berefek kepada semakin cepat penyebaran sang virus.

Dua minggu sejak kasus pertama di Indonesia, Presiden mengumumkan untuk bekerja dan belajar dari rumah yang dikenal dengan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH). Tidak lama setelah itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah menjadi opsi pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan virus dalam melindungi warganya.

Tarakan menjadi salah satu daerah yang menerapkan kebijakan PSBB sejak 19 April lalu atas persetujuan Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hanya Tarakan yang melakukan kebijakan tersebut, daerah lain di Kalimantan Utara tetap tidak lengah dalam menghadapi pandemi ini.

Pemerintah daerah bekerja di kantor secara bergantian dan hingga saat ini siswa belajar di rumah hingga kasus covid dapat diredam. Bahkan di Kabupaten Tana Tidung cenderung ketat apabila akan memasuki daerah tersebut.

Kebijakan belajar dan bekerja dari rumah tidak dapat dibilang mudah untuk dilaksanakan. Kondisi geografis Indonesia menjadi permasalahan, kebijakan ini sulit diterapkan bagi beberapa daerah, terutama daerah dengan akses komunikasi yang minim dan cenderung sulit.

Pada era ini, hampir seluruh kegiatan melibatkan dunia digital, bahkan sebelum Covid-19 melanda. Internet telah menjadi bagian dalam masyarakat, beberapa bahkan bergantung kepadanya. Bekerja memerlukan koneksi internet untuk dapat berhubungan jarak jauh. Memasarkan hasil usaha menggunakan internet tentu lebih mudah dan lebih luas jangkauannya.

Membeli barang melalui daring sehingga dapat dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Bertukar kabar dengan sanak saudara yang berjarak ratusan hingga ribuan kilometer, bahkan hiburan dapat dinikmati hanya dalam beberapa ketukan.

Kini pada saat Covid-19 memaksa seluruh aktivitas luar dan interaksi langsung antar manusia dibatasi, internet menjadi penyelamat sebagian dari masyarakat untuk tetap produktif dan tetap beraktivitas. Meskipun terpisah jarak ratusan hingga ribuan kilometer, tidak dapat bertemu karena penerbangan dan transportasi umum dibatasi, kita tetap dapat melihat wajah atau sekadar mendengar suara mereka.

Tentunya berbeda rasanya dengan bertemu langsung, setidaknya tetap dapat saling bertukar kabar. Semua ada dalam genggaman bernama telefon genggam/smartphone.

Namun, tidak semua daerah memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar terutama untuk mendukung kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. Di Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan belajar dari rumah dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui daring dan non daring. Apabila melihat kondisi geografis di Kalimantan Utara, masih banyak daerah yang sulit untuk dijangkau komunikasi, terutama internet.

Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2019 yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Utara, terdapat 33 desa (6,8 persen) yang belum memiliki sinyal telefon, 20 desa diantaranya berada di Kabupaten Nunukan. Sedangkan yang sama sekali tidak terdapat sinyal internet sebanyak 201 desa (41,7 persen), jumlah ini lebih dari sepertiga jumlah desa di Kalimantan Utara.

Walaupun terdapat sinyal internet, namun terkendala akses yang tidak lancar sebab jaringan hanya berupa 2,5G dan GPRS. Ada 116 desa (24,1 persen) saja yang memiliki sinyal 4G/LTE, sisanya 62 desa (12,9 persen) memiliki sinyal 3G/H/H+. Hampir sebagian besar wilayah Kalimantan Utara masih kesulitan jaringan telekomunikasi. Hal ini kiranya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat menyediakan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh warganya.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 menunjukkan, bahwa sebanyak 46,87 persen penduduk Kalimantan Utara yang berusia 5 tahun ke atas mengakses internet dalam kurung waktu tiga bulan terakhir. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 54,30 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan internet menjadi semakin diperlukan dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Utara. Sedangkan penduduk usia sekolah, yaitu 7-18 tahun yang tidak mengakses internet dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2019 sebesar 47,80 persen. Angka ini cukup besar karena hampir mencapai setengah penduduk usia sekolah.

Penduduk usia sekolah yang tidak mengakses internet akan kesulitan dalam mengikuti materi pembelajaran dari sekolah melalui metode pembelajaran dari rumah atau School From Home. Di tengah pandemi ini, kebutuhan akan jaringan telekomunikasi semakin krusial dalam bekerja dan belajar dari rumah.

Peningkatan penggunaan internet tanpa diimbangi dengan peningkatan sarana telekomunikasi yang memadai justru akan semakin menyulitkan masyarakat. Meskipun setiap tahunnya pembangunan BTS di wilayah blankspot terus dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara, namun tanpa adanya peningkatan kualitas sinyal maka warga akan tetap kesulitan. Bahkan apabila harus menempuh berkilo-kilometer untuk mendapatkan akses internet yang lancar, yang seharusnya dapat dilakukan dalam genggaman smartphone. (*)

*) Penulis adalah Staf Bidang Statistik Sosial-BPS Kalimantan Utara