Kopi Pagi

Penutupan Lokalisasi: Mengenali Latar Belakang PSK

Oleh: Didik Eri Sukianto (Pemimpin Redaksi) KENAPA rata-rata penutupan lokalisasi berhasil di satu tempat tapi membuat masalah baru di tempat lain? Bahkan penutupan lokalisasi cenderung tidak berhasil alias para pekerja seks komersial (PSK) tetap menjalankan pekerjaannya itu di tempat lain. Kita perlu tahu dulu latar belakang kenapa para wanita itu bekerja sebagai PSK. Analisa saya…

Oleh: Didik Eri Sukianto (Pemimpin Redaksi)

KENAPA rata-rata penutupan lokalisasi berhasil di satu tempat tapi membuat masalah baru di tempat lain? Bahkan penutupan lokalisasi cenderung tidak berhasil alias para pekerja seks komersial (PSK) tetap menjalankan pekerjaannya itu di tempat lain.

Kita perlu tahu dulu latar belakang kenapa para wanita itu bekerja sebagai PSK. Analisa saya pribadi, menjadi PSK itu bukan sebuah pilihan utama mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga. PSK bukan bagian dari cita-cita seorang wanita, meskipun tidak pernah sekolah sekalipun.

Mereka para PSK sangat paham, bahwa di lingkungan sosial kita, pekerjaan menjual jasa seks mempunyai konotasi rendah. Di kalangan masyarakat Indonesia  prostitusi dipandang negatif dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat.

Ada pula pihak yang menganggap prostitusi sebagai sesuatu yang buruk, jahat,  namun dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran prostitusi bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki); tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik.

Salah seorang yang mengemukakan pandangan seperti itu adalah Augustinus dari Hippo (354-430), seorang bapak gereja. Ia mengatakan bahwa prostitusi itu ibarat “selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya”.  (www.academia.edu: tugas hukum budaya PSK)

Namun, seperti apapun rendahnya pandangan masyarakat -yang sebenarnya dia sadari- para PSK itu tetap melakukan pekerjaanya. Hal itu dikarenakan ada banyak hal yang melatarbelakanginya.

Hal itu berdasar pengalaman di lapangan saat liputan penutupan lokalisasi, wawancara dengan beberapa PSK maupun pengelola, juga informasi yang saya kumpulkan dari berbagai sumber.

Beberapa di antaranya memang awalnya karena ekonomi. Kondisi di tempat asal yang kering untuk pertanian, mendorong mereka untuk mengadu nasib ke daerah lain alias merantau. Tujuan awalnya tentu saja merubah nasib menjadi lebih baik.

Dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mudah bagi mereka mendapatkan pekerjaan formal. Begitu juga pekerjaan informal lainnya susah didapat karena tanpa ada pengalaman. Rata-rata mereka keluar dari kampung halaman masih ‘polos’.

Kondisi semacam itu kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum warga untuk merekrut mereka sebagai perempuan pekerja seksual dengan modus dicarikan pekerjaan. Oknum ini sebelumnya sebagian besar bekerja di bidang yang sama dan dari kampung yang sama.

Biaya keberangkatan ditanggung yang ujungnya dianggap sebagai utang. Dengan rayuan janji-janji mendapat uang banyak, dibumbui dengan kondisinya sendiri yang sudah berubah, membuat wanita ‘polos’ ini pun tergiur.

Namun, kenyataannya mereka harus bekerja di lokalisasi-lokalisasi. Utang menjerat mereka sehingga tidak bisa lari kemana-mana. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa, bahkan sekedar berpikir untuk kabur pun tidak sempat mereka pikirkan.

Faktor sosial ekonomi mendorong mereka mencari penghasilan lebih untuk membiayai hidup keluarga. Tak ada pilihan lain kecuali menerima ‘nasib’ sebagai PSK yang bagi sebagian masyarakat dianggap rendah.

Ada juga faktor perpecahan dalam rumah tangga atau perceraian. Apalagi yang mempunyai tanggungan anak. Seorang wanita tanpa pekerjaan atau penghasilan tetap dan harus merawat anak tanpa suami, hidup di desa yang tergolong miskin, maka pilihannya juga sama, terjun ke prostitusi. Kondisi seolah menjebak mereka.

Namun, faktanya kemudian adalah, setelah berada di lingkaran dunia prostitusi, selain terjerat utang, banyak di antara mereka yang justeru ‘menikmati’ pekerjaan itu.  Bukan lagi hanya menerima nasib, tapi menjalaninya demi uang.

Tanpa bekal pendidikan, tanpa bekal keahlian, menjadi PSK akhirnya menjadi daya tarik bagi mereka untuk mendapatkan uang secara mudah. Perasaan yang semula merasa terjebak bekerja menjadi PSK pun mulai luntur seiring perasaan mudahnya mendapat uang.

Tak ada lagi pikiran seperti pada awal mula berada di wisma-wisma melayani para lelaki yang merasa diri berlumur dosa dan lain sebagainya. Semua berubah karena uang dianggap telah merubah nasibnya, meskipun diperoleh dengan cara itu. Ya memang tidak semua seperti itu.

Dengan faktor pola pikir yang berubah, tadinya merasa terjebak berubah menjadi ‘menikmati’ karena uang, membuat para PSK ini sulit diberantas secara tuntas. Dipulangkan dari lokalisasi A, mereka akan pindah ke lokalisasi B.

Bahkan ada ungkapan mereka akan pensiun jika sudah dianggap tidak laku. Kalau menunggu mereka pensiun, ada berapa orang yang berusia tua dan berniat berhenti menjadi PSK. Sementara di sisi lain, masih banyak orang baru yang datang dibawa teman-temannya.

Ada semacam regenerasi, tapi jumlah yang baru datang lebih banyak daripada yang pensiun. Ada perasaan yang sama di antara para PSK. Ada latar belakang yang sama di antara mereka sehingga semakin lama semakin merasa memiliki teman.

Psikologis semacam ini yang harus dirubah. Namun meski demikian, kita tidak serta merta bisa meminta mereka berhenti karena pekerjaan itu penuh dosa, pekerjaan hina, pekerjaan kotor, dan lain-lain.

Harus ada pendampingan yang serius dan kontinyu agar mereka bisa merubah pola pikir, bahwa bekerja sebagai PSK itu mudah mendapat uang.

Pemerintah harus bisa meyakinkan mereka, bahwa banyak faktor negatif yang akan menimpa para PSK itu jika pekerjaan itu diteruskan. Misalnya saja dampak terhadap kesehatan, penularan HIV Aids yang mematikan.

Itu hanya beberapa hal yang harus dipahami semua pihak sebelum mengambil langkah penutupan lokalisasi. Artinya, semua elemen masyarakat harus dilibatkan, termasuk para PSK, mucikari, dan lain-lain untuk mencari solusi terbaik.

Jika memang harus dipulangkan dan diberi modal, meskipun tanpa ada pembekalan keterampilan, paling tidak harus ada kerja sama dengan daerah asal para PSK untuk melakukan pengawasan. Tujuannya adalah agar mereka tidak kembali ke daerah dimana mereka dipulangkan.

Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan apakah benar-benar uang modal yang diberi itu digunakan untuk modal usaha atau justeru dipakai untuk ongkos transportasi ke daerah lain alias pindah lokalisasi. Karena mereka tidak punya bekal keterampilan. (*/bersambung)

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 20 Desember 2018