Kopi Pagi

Penutupan Lokalisasi: Lokalisir Tak Pernah Berhasil

Oleh: Didik Eri Sukianto (Pemimpin Redaksi) LOKALISASI tempat para pekerja seks komersial (PSK) ‘beroperasi’ tujuan awalnya adalah untuk melokalisir para PSK yang beroperasi di banyak titik (warung-warung, wisma-wisma, dll.). Mereka dilokalisir di satu tempat yang disebut dengan lokalisasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), lokalisasi adalah pembatasan pada suatu tempat. Siregar (1985) mendefinisikan lokalisasi; melokalisir…

Oleh: Didik Eri Sukianto (Pemimpin Redaksi)

LOKALISASI tempat para pekerja seks komersial (PSK) ‘beroperasi’ tujuan awalnya adalah untuk melokalisir para PSK yang beroperasi di banyak titik (warung-warung, wisma-wisma, dll.). Mereka dilokalisir di satu tempat yang disebut dengan lokalisasi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), lokalisasi adalah pembatasan pada suatu tempat. Siregar (1985) mendefinisikan lokalisasi; melokalisir suatu kegiatan atau mengumpulkan suatu aktivitas di suatu tempat yang di dalamnya sering terjadi pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang dianut masyarakat dan yang selama ini diajarkan oleh keluarga.

Di lokalisasi, yang tujuannya untuk memudahkan pengawasan aktivitas di dalamnya hingga kesehatan para penghuninya, seharusnya menjalankan program yang targetnya adalah mengurangi atau ‘meluluskan’ para PSK agar tidak terus menerus bekerja sebagai PSK.

Program itu, antara lain pembinaan mental dan spiritual tujuannya agar mereka bisa menyadari bahwa secara agama maupun  norma sosial pekerjaannya itu dilarang; pemeriksaan kesehatan secara rutin yang bertujuan agar tidak ada penyakit menular; pembinaan keterampilan yang menjadi program pembekalan sebagai modal keahlian saat keluar dari lokalisasi.

Ketiga hal di atas adalah program utama. Dan, masih banyak lagi program yang dilakukan demi pemberantasan prostitusi di Indonesia.

Namun, kenyataan di lapangan lokalisasi sudah melenceng dari tujuan awal. Setahu saya, ambil contoh di lokalisasi Kilometer 17 Balikpapan. Dulu lokalisasi itu dibuat pemkot dengan tujuan melokalisir para PSK yang beroperasi bebas di kota, mangkal liar di titik-titik umum.

Setelah ditempatkan di satu titik atau lokalisasi itu, seharusnya program memberikan pelatihan keterampilan, pembinaan mental spiritual sampai pemeriksaan kesehatan, itu bisa mengentaskan mereka dari pekerjaan itu dijalankan. Sehingga ada target pengurangan jumlah PSK karena sudah mandiri mencari penghasilan.

Tujuan mulianya adalah tidak ada lagi prostitusi di Kota Balikpapan yang bertagline Kota Beriman itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lokalisasi semakin besar. Jumlah PSK semakin banyak. Jumlah wisma-wisma juga makin menjamur.

Bahkan di sana sudah menjadi industri prostitusi yang besar. Perputaran uang juga besar. Bukan hanya transaksi seksual antara PSK dengan pelanggan, namun juga peredaran miras, tumbuhnya warung-warung makan di sekitar dan lain-lain.

Para PSK yang tadinya dibina agar bisa keluar dari lokalisasi dan mandiri, malah betah dan mengajak rekannya dari kampung.  Banyak cameo-cameo atau pendatang baru. Entah baru datang dari kampung atau baru pindah dari lokalisasi lain.

Nah, artinya program yang dicanangkan sebelumnya tidak dijalankan dengan konsisten sehingga melenceng dari tujuan awal. Dan saya kira ini bukan hanya terjadi di Kota Balikpapan, tapi juga di daerah lain.

Di saat sudah seperti itu, banyak elemen masyarakat yang menolak keberadaan lokalisasi dan menuntut ditutup. Masyarakat yang melihat lokalisasi semakin besar, menganggap akan berpengaruh buruk dalam kehidupan sosial.

Memang ada pertumbuhan ekonomi yang mengikutinya. Ada perputaran uang yang besar seiring besarnya lokalisasi. Pelaku eknomi di luar lokalisasi seperti penjual makanan, tukang ojek, penjual pakaian keliling, jasa loundry, hingga penjual jamu keliling, turut kebagian rezeki di situ.

Namun, lokalisasi juga menumbuhkan potensi-potensi tindak kriminal karena ada peredaran minuman keras di sana. Potensi kriminal itu bisa saja berupa tindak kekerasan, perdagangan wanita di bawah umur sampai peredaran narkoba.

Jalan keluar pamungkasnya adalah pemerintah mengeluarkan SK penutupan, memberi ongkos pemulangan dan mungkin modal usaha. Dan seperti pada tulisan saya sebelumnya, penutupan belum menjadi solusi yang tepat karena para PSK tidak berhenti menjadi PSK.

BACA JUGA:

Penutupan Lokalisasi: Mengenali Latar Belakang PSK
Penutupan Lokalisasi: Belajar dari Daerah Lain

Program lokalisasi sebenarnya bagus jika dilakukan secara konsisten. Ada target yang terukur. Ada tujuan untuk memberantas atau minimal mengurangi aktivitas prostitusi.

Pemberantasan prostitusi yang sudah menjamur harus melibatkan banyak pihak, termasuk orang-orang yang terlibat di lokalisasi itu agar ada solusi terbaik untuk semua.

Jika harus ditutup, maka penutupan lokalisasi itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pemerintah daerah dimana ada lokalisasinya. Namun, penutupan harus dilakukan secara nasional dan serentak melibatkan peran aktif Kementerian Sosial RI.

Penutupan secara lokal akan berhasil di satu titik yang ditutup tapi membawa masalah dan menyuburkan lokalisasi di titik lain. Solusi secara nasional merupakan langkah yang tepat agar persoalan lokalisasi ini benar-benar bisa dikurangi secara massif dan signifikan.

Saya punya bayangan begini; semua daerah yang ada lokalisasinya serentak melakukan penutupan. Kemudian Kementerian Sosial membuat lokasi penampungan terpusat.

Selanjutnya, para PSK yang ditampung dari seluruh daerah di Indonesia itu disalurkan ke industri-industri bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Mereka disalurkan sebagai pekerja di pabrik-pabrik dengan tetap diawasi Kementerian Sosial.

Atau lebih bagus lagi pemerintah membangun BUMN industri, misal pabrik garmen, makanan ringan, dll. Pekerjanya adalah seluruh PSK yang ditampung tadi. Mereka diupah layaknya buruh pabrik lainnya.

Saya yakin dengan disibukkan bekerja, mendapatkan upah rutin tiap bulan dan ditempatkan di mess, paling tidak bisa mengurangi cara pikir mereka yang instan. Pelan-pelan mereka akan terbiasa dengan bekerja di industri dan melupakan pekerjaan lamanya.

Satu sisi persoalan prostitusi, khususnya yang di lokalisasi bisa dikurangi dengan solusi terbaik bagi para PSK maupun mucikarinya, sisi lain ada kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pendapatan negara.

Nah, pemerintah daerah memperketat wilayahnya dari bentuk praktik-praktik prostitusi agar tidak tumbuh yang baru. Lahan bekas lokalisasi digunakan untuk fasilitas publik yang lebih bermanfaat.

Intinya, pemberantasan prostitusi ini harus melibatkan semua pihak dan yang terpenting adalah konsistensi menjalankannya. Jika ditutup apa solusi yang diberikan kepada PSK dan bagaimana setelah penutupan itu.

Jangan sampai penutupan di satu lokalisasi akan menambah masalah di tempat lain karena para PSK tidak mendapat solusi. Namun bukan berarti lokalisasi dibiarkan tumbuh subur dan menjadi besar.  (*)

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 21 Desember 2018