Nunukan

Penghapusan Eselon  IV dan V, Tak Merugikan ASN dari Penghasilan dan Karier  

Kaharuddin Tokong

NUNUKAN, Koran Kaltara –  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong menilai, banyak hal positif yang didapatkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) jika penghapusan jabatan eselon IV dan V direalisasikan oleh pemerintah.

Penghapusan atau pemangkasan jabatan eselon menjadi pejabat fungsional ini, tidak akan berdampak kepada penghasilan dan karier ASN.

Kaharuddin mengatakan, penyederhanaan birokrasi dengan pemangkasan pejabat eselon dilakukan karena pemerintah menginginkan agar percepatan pelayanan lebih bagus. Kemudian, kualitas pelayanan juga lebih baik, profesionalisme pegawai juga bisa dikedepankan, respons dan inovasi terhadap pegawai bisa dikembangkan.

Artinya, kata Kaharuddin, orang-orang yang memiliki kompetensi, nanti akan lebih terlihat eksistensi atau perannya.

“Semua yang dipangkas akan menjadi pejabat fungsional, karena pejabat fungsional yang kreatif akan lebih cepat naik pangkat. Kemudian bisa saja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) lebih tinggi dan usia pensiunnya bisa lebih lama, yaitu 60 tahun. Yang mestinya 58 tahun bisa 60 tahun,” jelas Kaharuddin, Selasa (20/4/2021).

Dia mengungkapkan, berkaitan dengan pemangkasan eselon tersebut masih perlu regulasi lebih lanjut. Masalahnya yang ada sekarang ini, menjadi pejabat fungsional ada aturannya tersendiri.

“Sekarang, regulasi sementara diabaikan dulu, intinya semua eselon IV yang tidak melaksanakan fungsi kewilayahan dan administrasi harus difungsionalkan dulu,” ujarnya.

Nanti, disisakan hanya dua tingkat atau dua level pejabat struktural yang ada di daerah, yang selama ini ada empat level.

“Nantinya di daerah tersisa dua tingkat, yaitu eselon II dan eselon III,” kata Kaharuddin.

Disatu sisi, kata dia, sebagian orang menganggap kebijakan Presiden “anti aturan” tapi sebenarnya yang dilakukan oleh Presiden adalah antitesis dari semua proses pelayanan di masa lalu karena dianggap tidak berpihak ke publik.

Artinya, jika ada aturan yang dianggapnya justru semakin mempersulit pelayanan, aturannya yang diganti. Kemudian perilaku pegawai yang dianggap terlalu birokrasi harus drubah menjadi sosok pelayan yang respons, tanggap langsung turun ke bawah, tidak menjadi seperti perilaku priyayi.

Oleh karena itu, yang ingin diubah paradigma birokrasi tersebut karena Presiden punya target mewujudkan birokrasi bertaraf dunia tahun 2024.

“Bagaimana bisa mewujudkan birokrasi bertaraf dunia 2024 kalau birokrasi diisi birokrat bermental priyayi. Itu harus diubah, makanya prinsip beliau percepatan pelayanan oke, tetapi harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan. Kemudian untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif dan sebagainya, dipergunakanlah aplikasi yang mendukung,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sabri
Editor: Didik

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintahb