Headline

Penetapan Upah Minimum Molor

Tenaga Kerja - Tampak aktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bulungan. (Foto : Dok/Koran Kaltara)
  • Dewan Pengupahan Tampung Pendapat Semua Pihak

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Penetapan Upah minimum diprediksi lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pemerintah diwajibkan menetapkan paling lambat tanggal 1 November setiap tahunnya.

Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial (HI) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara, Asnawi menyampaikan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu formulasi penghitungan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia.

“Belum ada (info terbaru terkait formulasi UMP 2021). Kita masih menunggu surat edaran atau bagaimana bentuknya nanti dari Kementerian,” kata Asnawi saat dikonfirmasi Koran Kaltara melalui pesan singkat, Senin (26/10/2020).

Melihat hari kerja yang tinggal tersisa hari ini, Asnawi menilai jika penetapan UMP akan sulit apabila mengacu tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ia memprediksi penetapan melewati tanggal 1 November nanti. “Kelihatannya agak berat kalau harus 1 November (penetapannya),” ungkap Asnawi.

Kendati demikian, jajaran Dewan Pengupahan Provinsi sudah melakukan rangkaian persiapan. Salah satunya dengan mengadakan Rapat Pra Penetapan. “Hari ini (kemarin) kami rapat pra-penetapan dulu. Belum penetapan,” ujarnya.

Pada rapat ini, seluruh anggota Dewan Pengupahan menyampaikan pandangannya terkait formulasi penghitungan UMP tahun 2021. Mulai dari perwakilan serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan beberapa unsur lainnya.

“Jadi kita saling mendengar dulu pendapat pendahuluan dari masing-masing anggota Dewan Pengupahan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Disnakertrans juga mengundang Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara untuk menyampaikan paparan tentang kondisi ekonomi terkini.

Sebagaimana diketahui, pemaparan data statistik di tingkat pusat menjadi salah satu pertimbangan penetapan upah minimum setiap tahunnya. “Ada juga dari paparan BPS tentang situasi ekonomi Kaltara saat ini. Jadi istilahnya ada pihak independen yang menyampaikan secara ril potret di Kaltara bagaimana,” jelas Asnawi.

Dari dokumentasi Koran Kaltara, diketahui jika penetapan UMP 2021 berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baik karena beleid yang tertera dalam PP 78 Tahun 2015 hingga kondisi perekonomian yang melambat akibat pandemi covid-19.

Apabila mengacu PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, penghitungan upah minimum tidak bisa menggunakan skema akumulasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional untuk tahun 2021. Ini disebabkan ada pasal yang mensyaratkan pemerintah melakukan tinjauan ulang perihal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap lima tahun sekali.

Sementara apabila tidak melihat ketentuan khusus dalam pasal tersebut, upah minimum 2021 disebut justru bisa mengalami penurunan. Mengingat pertumbuhan ekonomi nasional berada dalam kondisi minus dan beberapa bulan terakhir terjadi deflasi.

Secara umum, perwakilan serikat buruh tetap meminta adanya kenaikan upah minimum di tahun 2021. Sementara di lain sisi, asosiasi pengusaha menyatakan tidak sanggup melakukannya. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah