Headline

Penempatan Jabatan Tidak Relevan

Pelantikan pejabat Pemprov Kaltara beberapa waktu lalu. (DOK/ Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara, Bastian Lubis, menilai jika banyak penempatan jabatan eselon III dan IV yang tidak relevan saat ini.

Seperti salah satunya dari hasil pelantikan tanggal 6 Juli 2022.

Ia menjelaskan, penempatan pejabat di jenjang tersebut sebenarnya sudah diatur mekanismenya, yakni melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

“Semua orang digodok di situ untuk dimutasi atau dipromosi. Dengan melihat latar belakang, rekam jejak, kompetensi, prestasi dan lama karier. Semua dibahas di sana,” kata Bastian baru-baru ini.

Mekanisme tersebut bertujuan agar penempatan pejabat bisa tepat sasaran. Sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya.

“Jangan sampai orang pertanian ditempatkan di hukum, orang pertanian di PU, itu nggak boleh. Itu amanat undang-undang,” paparnya.

Bastian menilai mekanisme itu tidak terjadi pada penempatan eselon III dan IV.

Secara kewenangan, TGUPP sendiri memang tidak terlibat dan juga tidak pernah dimintai konfirmasi.

“Terjadi cerita sekarang bahwa orang-orang yang diduduki itu tidak sesuai dengan pakemnya (kompetensi, Red.). Contoh orang pendidikan latar belakang kepegawaian dipindah ke pemberdayaan perempuan. Apa diurus di sana,” papar Bastian.

“Ada yang bidang sebenarnya untuk lingkungan, dipindah ke tempat lain, dan (pejabat baru) di lingkungan masuknya dari rumah sakit,” jelasnya menambahkan.

Fenomena seperti ini sangat disayangkan oleh TGUPP. Karena anggaran pemerintah yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangan berpotensi tidak produktif.

Hal ini pun akan menjadi beban bagi pejabat bersangkutan.

“Jadi, sayang, dia dibiayai pemerintah mahal-mahal, dia sendiri tidak akan enjoy dan harus belajar dari ulang lagi. Kita kan tidak mau belajar-belajar lagi. Kalau bisa harus langsung on the track, sudah sesuai,” kata Bastian.

Banyaknya penempatan jabatan yang dinilai tidak sesuai, turut membuat Kepala OPD bisa frustasi.

Ini nantinya akan menghambat kinerja OPD yang dipimpinnya. “Seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah sudah bayar gaji dan tunjangan besar, tapi dia tidak mempunyai produksi,” jelasnya.

Persoalan yang dimaksud mengundang keprihatinan Bastian. Terlebih sejumlah penempatan antarjabatan juga tidak sesuai dengan jenjang kepangkatan dan golongan.

“Dari banyaknya kejadian itu, saya sebagai Ketua TGUPP kemarin merasa prihatin, kenapa tidak sesuai kompetensi yang ditempatkan. Kenapa orang yang jabatan III-D membawahi IV-A. Ini kan jungkir balik semua, main akrobat,” sesalnya.

Di samping sistem kepegawaian yang tidak terlihat berjalan, Bastian juga memberi sorotan kepada undangan pelantikan yang dikirim mendadak sesaat sebelum pelantikan.

“Ditambah lagi untuk undangan mau dilantik, kadang-kadang Subuh baru dikirim,” kata Bastian.

Fenomena penempatan jabatan yang tidak relevan dinilai semakin rumit ketika muncul dugaan adanya jual-beli jabatan di Pemprov Kaltara.

Persoalan ini muncul setelah adanya laporan ke kepolisian, belum lama ini.

“Ini lah yang terjadi, kemudian muncul diduga jual beli jabatan yang dilaporkan salah satu TGUPP, saudara Mukhlis Ramlan ke Polda. Insya Allah kalau sudah lapor begitu, sudah memiliki data otentik. Jadi, tidak melebar ke mana-mana,” paparnya.

Bastian pun berkeyakinan dan menegaskan jika Gubernur Zainal Arifin Paliwang tidak pernah ‘bermain api’ soal penempatan jabatan anggotanya.

Zainal adalah kepala daerah yang profesional dalam mengarahkan pengisian jabatan.

“Pak Gubernur strength (teguh) sekali soal jabatan, karena beliau on the track. Orang yang duduk, haruslah punya kompetensi dan sesuai. Jadi, Pak Gubernur tidak akan terlibat sama sekali di sana (pengisian jabatan tidak relevan dan dugaan jual beli jabatan),” jelasnya.

Adapun, Bastian menilai jika seyogianya kinerja Baperjakat patut dipertanyakan dengan adanya rentetan persoalan itu.

Mengingat stakeholder yang memiliki kewenangan berada di sana.

“Baperjakat dipertanyakan kenapa banyak yang tidak sesuai, kemudian juga bagaimana ada dugaan transaksi seperti ini. Padahal Pak Gubernur dalam beberapa arahan sampaikan, jika terjadi begini, laporkan dan proses pidana. Karena sangat merusak mental ASN,” bebernya.

Terpisah, salah satu Kepala OPD yang memilih tidak dicantumkan namanya, membenarkan jika ada pejabat baru eselon III dan IV yang tidak sesuai kompetensinya. Hal tersebut mengundang tanda tanya dirinya selaku pimpinan instansi.

“Begini, instruksi Pak Gubernur bahwa Kepala OPD yang mengajukan ke Pak Gubernur siapa-siapa (pejabat eselon III dan IV) yang bisa diajak bekerja sama, itu menjadi kewenangan eselon II untuk mengajukan. Ternyata lain yang diajukan, lain yang dilantik,” paparnya melalui sambungan telepon.

Ia selaku Kepala OPD pada dasarnya menginginkan pejabat di bawahnya relevan dengan jabatan yang diisi. Dimana mereka harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

“Pejabat sekarang ini yang penting itu dua hal: kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi soal kesarjanannya dan segala macam yang linear, sedangkan kompetensi soal kemampuan skill dan manajerial. Kalau tidak terpenuhi, ada proses pembelajaran yang akan lama lagi,” bebernya.

Kinerja pejabat berpotensi memperlambat target dari dinas tersebut. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa memenuhi instruksi dan arahan dari kepala daerah.

“Bisa saja untuk diajak bekerja sama, bisa saja. Tapi pasti lama. Padahal kita kan percepatan, gubernur inginnya lari, tapi dengan (pejabat eselon III dan IV) yang sekarang malah kita nyangkut di dinding,” keluhnya. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment