Kaltara

Pemprov Menunggu Proses dari Polda

Yuniar Aspiati

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Dugaan adanya jual beli jabatan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) terus bergulir.

Seperti diketahui, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara telah melaporkan sejumlah oknum PNS Kaltara ke Polda Kaltara, karena diduga melakukan transaksi jabatan.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, sebelumnya telah menginstruksikan untuk membentuk tim di internal Pemprov.

Tim penilai kinerja yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara turut melakukan pemantauan terkait hal itu.

Termasuk di dalamnya tergabung seluruh asisten, inspektur daerah, Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Dikonfirmasi terkait kerja tim tersebut, Inspektur Daerah Pemprov Kaltara, Yuniar Aspiati mengatakan, bahwa aduan terkait dugaan transaksional jabatan sudah masuk di Polda Kaltara.

Untuk itu, pemprov belum bisa mengambil tindakan. Pasalnya, harus ada pembuktian dari pihak kepolisian perihal aduan.

“Kami tunggu dari Polda dulu. Karena kalau kita langsung turun, nanti tumpang tindih. Tim, kami bentuk untuk memantau saja selama pemeriksaan itu. Kecuali awalnya (aduan) di kita, itu kami bisa bertindak. Tapi karena aduannya di polda, secara etika begitu (menunggu),” kata Yuniar saat ditemui media, Rabu (3/8).

Informasi sementara yang diketahui, belum ada pemanggilan yang dilakukan pihak kepolisian.

Untuk itu, tim internal pemprov masih terus memantau perkembangan dari aduan dugaan jual beli jabatan.

Jika hasilnya sudah keluar, setidaknya saat proses pemeriksaan ada indikasi bukti kebenaran akan aduan itu, pemprov dapat mengambil langkah selanjutnya.

“Kalau memang hasilnya ada transaksi (jual beli jabatan), kalau pidana itu ranahnya polda. Kalau administrasi, nanti kepegawaian seperti apa. Biasanya nanti dalam proses kami dipanggil juga. Nanti dari pemanggilan itu, sebenarnya sebelum penetapan, kita sudah bisa tahu. Tapi sahnya, tunggu sampai penetapan,” jelasnya.

Jika dalam proses atau setelah penetapan adanya tersangka atau sebutan lain dalam melakukan pelanggaran, pemprov memastikan akan mengevaluasi dan mengambil tindakan.

Sanksi terkait adanya aturan yang dilanggar, disesuaikan dengan jenis pelanggaran tersebut.

“Kita mengevaluasi memastikan ini (mutasi dan rotasi) berjalan sesuai proses (prosedur). Misalnya terbukti (melanggar), ada sanksi. Kalau tidak terbukti, ya tidak juga. Jadi, kita tidak bisa mengatakan salah atau tidak salah sebelum ada hasil pemeriksaan. Sementara karena aduan, proses saja dulu di Polda,” urai inspektur daerah. (*)

BACA JUGA:

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment