Kaltara

Pemprov Harap Penutupan Lokalisasi Tepat Waktu

lokalisasi sungai bengawan (foto: dokumen koran kaltara)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Sugiono, berharap penutupan lokalisasi yang dijadwalkan 28 Desember 2018 oleh Walikota Tarakan, Sofian Raga, bisa berjalan sesuai rencana. Menurutnya, kebijakan tersebut memang sudah menjadi kewajiban di tataran pemerintah kabupaten/kota. Secara teknis, pihak provinsi sudah menjalankan seluruh kewajiban terkait upaya penutupan lokalisasi. Sehingga atas berlarut-larutnya penutupan…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Sugiono, berharap penutupan lokalisasi yang dijadwalkan 28 Desember 2018 oleh Walikota Tarakan, Sofian Raga, bisa berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, kebijakan tersebut memang sudah menjadi kewajiban di tataran pemerintah kabupaten/kota.

Secara teknis, pihak provinsi sudah menjalankan seluruh kewajiban terkait upaya penutupan lokalisasi. Sehingga atas berlarut-larutnya penutupan yang tidak kunjung dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota.

“Provinsi sudah melaksanakan yang menjadi tugas kami. Artinya gubernur melalui Dinas Sosial sudah melaksanakan keputusan menteri tentang bersih lokalisasi itu. Tapi kan kewenangannya untuk menutup, ada di bupati dan walikota,” kata Sugiono kepada Koran Kaltara, Selasa (25/12/2018).

“Lantas untuk November kemarin, atas nama sekda juga sudah dikeluarkan surat untuk mengingatkan kewajiban mereka. Jadi demo dan pengumpulan dana yang kemarin (Jumat,21/12), di luar kewenangan kami untuk tanggung jawab,” lanjutnya.

Di satu sisi, Sugiono menjelaskan, sebenarnya pemprov sudah menyiapkan anggaran untuk membantu proses pemulangan pekerja di area lokalisasi. Kendati tidak membeberkan nominal anggaran yang dimaksud, ia memberi catatan, anggaran tersebut baru bisa cair ketika ada kepastian penutupan oleh pimpinan daerah terkait.

“Kami ini sudah siapkan anggarannya. Tapi anggaran tidak bisa cair jika tidak ada kepastian ditutup,” kata Sugiono.

Adapun yang menjadi persoalan, anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas daerah apabila tidak ada tindak lanjut kepastian penutupan hingga batas waktu yang ditentukan.

“Batas waktunya ya di minggu ini. Otomatis kalau tidak diambil, langsung kembali ke kas daerah. Kita juga sudah menyurati  agar jangan sampai gagal paham. Tapi sebenarnya, mereka (Pemkot Tarakan) pasti sudah paham itu,” ujar Sugiono.

Dia juga mengklaim, Pemprov Kaltara sudah memfasilitasi program keterampilan untuk menutup permasalahan ekonomi pekerja usai penutupan dilakukan. Tapi yang menurutnya memang menjadi masalah, respon pihak pekerja cenderung kurang proaktif. Sehingga terdapat potensi manfaat program keterampilan tidak maksimal.

“Keterampilan itu sudah dilaksanakan. Karena kita juga berpikir masa depan mereka setelah tidak bekerja di tempat sebelumnya. Ya kalau memang ternyata hasilnya belum maksimal, semoga bisa ada anggaran di tahun 2019, baik dari APBN atau APBD,” tutup Sugiono. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Edy Nugroho

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 26 Desember 2018