Politik

Pemprov Diminta Benar-benar Jalankan 11 Rekomendasi Dewan

Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah menyerahkan rekomendasi Dewan kepada Wagub Yansen TP. (Foto: Rizqy)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Setelah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2020, DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Hal itu ditujukan kepada Pemprov Kaltara, agar pengelolaan keuangan dan kinerja daerah ke depan lebih baik lagi.

Setidaknya ada 11 rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua Pansus Ahmad Usman pada paripurna yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Yansen Tipa Padan, Selasa (6/7/2021).

Salah satu yang menjadi perhatian dewan adalah terkait jaringan jalan dan jembatan di Kaltara. Dia meminta perangkat daerah segera membuat master plan soal itu.

“Kepada OPD terkait untuk segera membuat rencana induk atau master plan jaringan jalan dan jembatan dengan data valid, yang menggambarkan rencana pembangunan setiap tahunnya,” katanya, kemarin.

Dewan juga meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, supaya membentuk sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Hal itu juga berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Kepada Dinas PUPR-PERKIM agar segera menganggarkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2021, untuk pembentukan UPTD Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dan UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Infrastruktur Jalan, Jembatan serta Gedung dan Bangunan,” bebernya.

Politisi PKB itu juga menerangkan soal ketelitian dalam pengelolaan dan laporan keuangan. Mematuhi ketentuan perundang-undangan, menempatkan pegawai yang punya kapasitas, hingga melakukan evaluasi secara berkala.

“Dalam penyusunan APBD harus mengacu kepada RPJMD secara terarah dan terukur, kemudian dijabarkan secara khusus dalam Renstra OPD dan RKPD pemerintah daerah Provinsi Kaltara,” lanjutnya.

Selain itu, dia juga menyoroti soal hibah. Pihaknya merekomendasikan pemerintah supaya lebih aktif dalam menertibkan pertanggungjawaban penerima hibah tersebut.

“Kepada penerima belanja hibah agar penyerahan laporan pertanggungjawaban dana (LPD) harus lebih tertib dan tepat waktu, terutama untuk hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS),” tegasnya.

Terhadap sejumlah rekomendasi itu, dia meminta pemerintah daerah benar-benar menjalankan. Tindaklanjut dari rekomendasi itu diharapkan bisa meningkatkan sistem dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

“Dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kemudian kinerja pemerintah juga bisa lebih baik dengan peningkatan infrastruktur secara merata di semua wilayah,” harapnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Eddy Nugroho