Tarakan

Pemprov dan Ahli Waris Ukur Ulang Pelabuhan Tengkayu II

Pengukuran ulang yang dilakukan pemprov bersama ahli waris dan perwakilan Perum Perindo. (Foto : Sahida)

TARAKAN, Koran Kaltara – Setelah kasusnya bergulir di ranah hukum, permasalahan lahan di Pelabuhan Tengkayu II dibahas kembali dalam rapat bersama instansi terkait, termasuk perwakilan Pemprov Kaltara, perwakilan Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tarakan dan perwakilan ahli waris.

Rapat digelar Senin (13/9/2021) di Kantor UPT Pelabuhan Tengkayu II, sekaligus membahas batas kepemilikan lahan yang sudah memiliki alas hak sah dari ahli waris Mochtar Idris.

Perwakilan dari Perum Perindo menyebutkan, ada lahan seluas 14,5 hektare sesuai HPL tahun 1996 yang dikuasai Perum Perindo kemudian dipinjam pakaikan ke Pemkot Tarakan dan dialihkan ke Pemprov Kaltara. Dalam lahan seluas 14,5 hektare ini terdiri dari hutan mangrove dan bangunan.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Kaltara, Muhammad Gozali mewakili Pemprov Kaltara menuturkan, pengukuran ulang dilakukan sesuai dengan informasi dan data pengukuran dengan bahan data yang ada.

“Kami akan laporkan kepada pimpinan, terkait permasalahan yang ada sesuai hasil pengukuran ulang ini,” ujarnya.

Pengukuran ulang, selain mencocokkan data dari semua pihak, juga dilakukan menggunakan drone. Hal ini agar bisa memastikan titik koordinat, sesuai dengan alas yang yang dimiliki.

Setelah pertemuan ini, akan dilakukan pembahasan lanjutan untuk membahas tindaklanjut dari pengukuran ulang.

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris, Rabshody Roestam menuturkan, tujuan pengukuran lokasi untuk memastikan batas sesuai alas hak yang dimiliki 14,5 hektare. Setelah dilakukan pengukuran masih ada sisa tanah milik kliennya.

“Lahan itu yang akan kami fungsikan dan kami ambil di luar dari sertifikat batas 14,5 hektare milik Perindo,” tuturnya.

Hasil dari pengukuran, kata dia lahan 14,5 hektare tidak sampai di ujung dermaga. Jadi, sisa hingga ke ujung dermaga inilah yang menjadi sisa tanah milik kliennya.

Setelah pengukuran selesai, pihaknya akan membahas kembali akan mengambil langkah seperti apa.

“Setelah pengukuran ulang, kami tinggal menunggu berita acara saja. Kemudian, klien kami akan melakulan inventarisasi lahan yang tersisa dengan memasang plang di lahan tersebut. Semua sudah sepakat untuk batas-batas lahan yang dimiliki sesuai dengan alas hak masing-masing,” tandasnya. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Rifat Munisa