Tarakan

Pemkot Tarakan Hibahkan Lahan untuk Instansi Vertikal

Wali Kota Tarakan, Sofian Raga menyerahkan dokumen hibah kepada perwakilan instansi vertikal di Kota Tarakan.  (Foto: Sofyan/Koran Kaltara)
TARAKAN, Koran Kaltara – Untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik, Pemkot Tarakan menghibahkan sejumlah bidang tanah kepada instansi vertikal yang berkantor di Tarakan. Lahan yang digunakan untuk perkantoran luasanya bervariasi, tergantung dari kebutuhan instansi yang bersangkutan. Lahan yang dihibahkan beberapa sudah ada yang dimanfaatkan seperti Polres Tarakan yang berada di Kecamatan Tarakan Utara, Mako…

TARAKAN, Koran Kaltara Untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik, Pemkot Tarakan menghibahkan sejumlah bidang tanah kepada instansi vertikal yang berkantor di Tarakan.

Lahan yang digunakan untuk perkantoran luasanya bervariasi, tergantung dari kebutuhan instansi yang bersangkutan.

Lahan yang dihibahkan beberapa sudah ada yang dimanfaatkan seperti Polres Tarakan yang berada di Kecamatan Tarakan Utara, Mako Brimob Polda Kalimantan Utara, serta lahan yang digunakan sebagai Markas Pangkalan Udara Anang Busra. Termasuk lahan yang dipakai untuk Sekolah Madrasyah Tsanawiyah (MTsn) dan Masjid Al- Awabin.

Pemkot Tarakan juga telah meminjamkan sejumlah gedung untuk dimanfaatkan menjadi kantor perwakilan instansi pemerintah pusat, seperti eks bangunan Puskesmas Karang Rejo yang saat ini dimanfaatkan untuk kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara.

Gedung eks kantor Dinas Kesehatan pun demikian dan kini digunakan untuk kantor perwakilan Badan Pemeiksa Kuangan (BPK) RI Kaltara.

“Sekarang secara resminya. Tapi sebelumnya karena kepentingan yang mendesak ya sudah enggak apa-apa dipakai dulu. Jadi dari pemerintah kota itu sudah dikeluarkan di aset menjadi tanggung jawab penerima,” ujar Wali Kota Sofian Raga, Rabu (19/12/2018).

Selain itu, juga ada lahan yang belum dihibahkan dan sedang dalam proses administrasi persetujuan, namun untuk jumlah luasan lahan belum bisa diketahui secara pasti.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tarakan Basri mengungkapkan, hibah aset ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Persetujuan DPRD Tarakan nomor 08/DPRD/IV/2018 tanggal 28 April 2018 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kota Tarakan.

Sesuai dengan daftar persetujuan DPRD Tarakan ada 13 lokasi tanah yang dihibahkan serta beberapa peralatan dan mesin termasuk lahan untuk markas Brimob Polda Kaltara seluas 20 hektare, dan Mako Polres Tarakan 2,8 hektare yang telah dihibahkan pada pada 11 Juli 2018 oleh  Pemkot Tarakan.

“Dari instansi ini sebagian besar sudah digunakan atau dimanfaatkan oleh masing-masing dan memang rekomendasi dari BPK supaya segera ini diberikan supaya jelas status pencatatannya kemudian untuk penggunaannya,” ungkap Basri.

Kepala BPKP Perwakilan Kaltara, Sutrisno menilai, penyerahan hibah aset tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Tarakan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ini salah satu proses tata kelola pemerintahan yang baik salah satu unsur atau prinsip tata kelola adalah transparan dan akuntabel,” ujarnya.

“Ini cukup transparan dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan aset daerah untuk kita unit-unit vertikal yang pada hari ini (kemarin) sudah dapat mandat secara resmi untuk dapat menggunakan aset milik Pemkot Tarakan,” ucapnya. (*)

Reporter: Sofyan
Editor: Rifat Munisa

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 20 Desember 2018