Tarakan

Pemkot Perpanjang MoU Dengan BPJS Ketenagakerjaan

Wali Kota Tarakan Sofian Raga bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan Wira Sirait menandatangani MoU. (Foto: Sofyan Ali Mustafa/Koran Kaltara)
TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun diterpa krisis keuangan daerah, namun Pemerintah Kota Tarakan tetap melanjutkan kerja sama (MoU) bersama BPJS Ketenagakejaan. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan pembayaran premi kepada tenaga kontrak di lingkup pemerintah kota. “Pada intinya kita dalam hal ini ingin meningkatkan kinerja dan rasa keamanan kepada pekerja kontrak supaya bukan hanya terlindungi tetapi…

TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun diterpa krisis keuangan daerah, namun Pemerintah Kota Tarakan tetap melanjutkan kerja sama (MoU) bersama BPJS Ketenagakejaan.

Hal ini dilakukan untuk melanjutkan pembayaran premi kepada tenaga kontrak di lingkup pemerintah kota.

“Pada intinya kita dalam hal ini ingin meningkatkan kinerja dan rasa keamanan kepada pekerja kontrak supaya bukan hanya terlindungi tetapi juga meningkatkan kinerja,” terang Wali Kota Tarakan, Sofian Raga, Kamis (13/12/2018).

Bagi karyawan swasta, keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan juga akan mendorong pencapaian target yang diinginkan perusahaan karena karyawan merasa aman dan nyaman. Bukan hanya Pemkot, Sofian Raga juga mengajak semua perusahaan untuk mendaftarkan karyawanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sofian Raga menilai premi yang dibayarkan cukup terjangkau sehingga tidak memberatkan. Tenaga kerja yang memiliki risiko pekerjaan cukup tinggi juga wajib didaftarkan, bahkan penjaga toko, tukang ojek, dan pekerja informal lainnya.

“Tahun ini yang kedua kita mendaftarkan tenaga kontrak ke BPJS Ketenagakerjaan, makanya kita lakukan perpanjangan kontrak supaya semua tenaga kerja yang berisiko dapat terjamin,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketengakerjaan Tarakan, Wira Sirait menjelaskan di Kaltara terdapat sedikitnya 65 ribu pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan tenaga kontrak yang di lingkungan pemkot Tarakan ada sekitar 400 orang yang iurannya dibiayai oleh pemerintah.

“Santunan yang diberikan jika terjadi kematian sebesar Rp24 juta, bila meninggal saat bekerja bisa lebih besar lagi karena akan dikalikan 48 gaji yang diterima setiap bulannya. Selama 2018 BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan sebesar Rp42 miliar kepada peserta baik yang jaminan hari tua, kecelakaan kerja, maupun kematian,” terangnya.

Untuk mendapatkan klaim, keluarga peserta dapat datang ke kantor yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dengan membawa syarat administrasi, selama 3 hari santunan akan dicairkan tetapi bila syaratnya lengkap bisa diberikan lebih cepat dari perkiraan waktu maksimal.

Sedangkan untuk besaran iuran tidak terlalu memberatkan karena hanya 0,54 persen dari upah, nilai ini sangat kecil sekali. Bahkan setelah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tetapi iuran menunggak karena sesuatu dan lain hal, dan ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masih bisa mengajukan klaim dan tetap akan diproses, kecuali perusahaan tempat bekerja tutup dan bangkrut.

Di Kaltara, dari sekitar 65 ribu peserta BPJS Ketenagakerjaan 14 ribu diantaranya merupakan tenaga informal seperti petani rumput laut, tukang ojak, nelayan, pelayan toko, tukang parkir dan lain sebagainya. Tetapi masih banyak tenaga informal yang belum mendapatkan haknya, ini yang sedang dikejar oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan.

“Iuran paling hanya sekitar Rp16.800 perbulan, hanya seharga sebengkus rokok dan makanan, tetapi kalau gak paham memang sulit mengarahkan orang untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Rifat Munisa

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 14 Desember 2018