Malinau

Pemkab Malinau Bakal Godok Raperda RT

MALINAU, Koran Kaltara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau berencana menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rukun Tetangga (RT) di tingkat desa. Hal itu, untuk mempertegas peran dan fungsi RT dalam memanfaatkan penggunaan dana RT Bersih yang telah berjalan dalam kurun waktu tiga tahun ini. Disamping itu, RT juga merupakan bagian dari lembaga di desa yang…

MALINAU, Koran Kaltara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau berencana menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rukun Tetangga (RT) di tingkat desa.

Hal itu, untuk mempertegas peran dan fungsi RT dalam memanfaatkan penggunaan dana RT Bersih yang telah berjalan dalam kurun waktu tiga tahun ini.

Disamping itu, RT juga merupakan bagian dari lembaga di desa yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di level bawah.  “Sebentar lagi di RT-RT akan memiliki Perda tentang RT. Saat ini sedang kami susun Raperdanya,” ungkap Bupati Malinau Yansen TP, pekan lalu.

Keberadaan Raperda RT tersebut, kata dia, bertujuan agar kedepan siapapun yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Malinau harus memberi peran kepada RT sebagai bagian dari pemerintahan desa. “Jadi kepala desa sudah tidak bisa lagi mengatakan RT itu bukan struktur pemerintah. Tapi dalam konsep idealnya penyelenggaraan RT itu bagian dari pemerintah desa,” jelasnya.

Dia mengatakan, bahwa operasionalisasi desa merupakan peran dari RT yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat. “Jika RT bergerak, berarti desa itu membangun,” imbuh dia.

Menurut dia, untuk membangun sumber daya manusia (SDM), maka harus dari tingkat bawah. Sebab, RT langsung bersentuhan dengan warganya.

“Warga itu kan ada di tingkat RT. Kalau sekarang kepala desa harus memikirkan masyarakat, tapi dengan adanya RT tentu sudah tidak lagi berpikir. Karena RT dan masyarakat turut membantu berpikir,” bebernya.

Karena itu,  kata dia, konsep pembangunan yang dilakukan desa akan menjadi kewenangan kepala desa. Ditambah, dengan keberadaan RT di level bawah.

“Maka dari itu, tugas setiap kepala desa mencari kewenangan yang bisa dikerjakan RT. Misalnya, mengelola keuangan dan lain-lainnya. Tapi dengan catatan memberikan kepercayaan dan pembinaan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, konsep Raperda RT itu dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018. Dimana, RT ditetapkan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa. Perannya sama seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

“Artinya melalui Raperda itu, mereka (RT-RT) ini akan memiliki pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Termasuk menjadi payung hukum nantinya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sulaiman

Editor: Sobirin

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 10 Desember 2018