Bulungan

Pemkab Beri Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD

Asisten III Setkab Bulungan, Adi Irwansyah menyerahkan dokumen Jawaban Pemkab Bulungan atas pemandangan umum fraksi DPRD. (Foto : Nurjannah)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Enam Fraksi DPRD Bulungan telah memberikan masukan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bulungan tahun 2021, melalui pemandangan umumnya.

Meski secara umum diketahui usulan diterima, terhadap pandangan tersebut, Pemkab Bulungan perlu memberikan jawaban. Pada rapat paripurna  yang digelar kemarin, diwakili Asisten III Setkab Bulungan Adi Irwansyah, menyampaikan jawabannya.

Adi memaparkan, menanggapi apa yang disampaikan Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Pemkab memberikan atensi terhadap sosialisasi, hingga meminimalisir tindakan pelanggaran, yang mengacu pada Ranperda yang telah disusun.

Kemudian terhadap masukan Fraksi Golongan Karya, yang menyoroti terkait kewenangan infrastruktur jalan, dijelaskan Adi, bahwa penetapan fungsi jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun  2006, tentang Jalan sesuai kewenangan. Yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Selanjutnya, Adi menambahkan, pemerintah daerah sangat menghargai masukan dan pandangan yang disampaikan oleh Fraksi  PDI Perjuangan, yang mengharapkan, implementasi ranperda oleh pemerintah daerah, dilakukan melalui pendekatan yang manusiawi dan bermartabat untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik dan gesekan di masyarakat.

“Lalu untuk fraksi Demokrat Nasdem, pemerintah daerah sependapat, tentang perlunya pengendalian pembangunan secara konsekuen, terutama pada jalan yang menjadi koridor Kota Tanjung Selor,” katanya.

Terakhir Adi juga memaparkan, atensi terhadap pandangan umum Fraksi Amanat Persatuan Bintang Pembangunan.

Pemkab sependapat bahwasannya, Ranperda ini diharapkan dapat melindungi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan sumberdaya yang ada. Sehingga dapat diciptakan lingkungan yang serasi, indah, tertib dan terarah serta dapat dihindari konflik kepentingan.

Ranperda, kata Adi, menjadi salah satu pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat terkait izin bangunan terutama dalam aspek garis sempadan.

“Pemerintah daerah sangat menghargai masukan dan pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, mengucapkan terima kasih atas diterimanya ranperda ini untuk diproses lebih lanjut pada rapat pembahasan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Nurjannah
Editor: Eddy Nugroho

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment