Ruang Publik

Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas

Oche William K

Oleh : Oche William Keintjem, SH., MH.

INDONESIA merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi sebagai prinsip dalam pemerintahan di Indonesia dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat.

Demokrasi menjadikan pemilu sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam rangka perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara.

Pemilu dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022, KPU RI telah menetapkan bahwa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 merupakan hari dan tanggal untuk pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Dan tepatnya pada tanggal 14 Juni 2022, KPU telah melaunching tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang telah dituangkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam perspektif administrasi, pemilu diselenggarakan oleh KPU yang secara hirarkis keberadaannya sampai ditigkat daerah.

Sebagai pelaksanaan manajemen publik terkait kepemiluan, KPU memiliki dua tugas penting terkait fungsi pelayanan, yaitu melayani peserta pemilu dan pemilih.

Kualitas warga negara sebagai pemilik hak untuk memilih akan sangat menentukan berjalannya proses pemilu secara dinamis.

Keterlibatan masyarakat bukan hanya terbatas pada waktu pemungutan suara.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tahapan kepemiluan, keikutsertaan dalam mengoreksi daftar pemilih tetap, melaporkan setiap dugaan kejahatan dan pelanggaran pemilu serta mampu menangkal informasi-informasi provokatif dan menolak pemberian uang dari setiap calon akan sangat menentukan kualitas pemilu itu sendiri.

Namun hal yang teramat penting adalah terbentuknya karakter pemilih yang menentukan sikap politik berdasarkan pada pilihan yang sifatnya rasional seperti tidak memilih karena faktor uang atau tekanan politik identitas.

Pemilu Serentak 2024 ini tentunya menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada.

Angka partisipasi memilih diharapkan meningkat dan inflasi kualitas memilih juga ditingkatkan.

Memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa memilih adalah tindakan politik yang mulia sangat penting dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah para penyandang disabilitas.

Kelompok masyarakat ini yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat saat ini lebih akrab disebut dengan penyandang disabilitas.

Penggunaan kata disabilitas atau difabel merupakan kependekan dari different abilities people atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus.

Kesepakatan penggunaan istilah “penyandang disabilitas” menggantikan istilah “penyandang cacat” ini sejak tahun 2010, tepatnya dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh kementerian Sosial Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 29 Maret – 1 April 2010.

Istilah ini lebih filosofis, kontruktif dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta lebih sesuai dengan istilah yang digunakan secara internasional.

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas

Mengenai hak politik penyandang disabilitas, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Sebenarnya hak politik penyandang disabilitas telah dijamin oleh undang-undang.

Dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu.

Partisipasi politik penyandang disabilitas tidak boleh hanya terbatas pada saat pemberian suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya.

Pada saat pelaksanaan pemilu, salah satu keterbatasan penyandang disabilitas adalah keterbatasan dalam mengakses pelayanan diruang publik khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebetulnya, perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

Kemudian Pasal 356 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

Kalau diamati di lapangan, masih banyak pendirian TPS yang tidak aksesibel bagi mereka yang mengakibatkan kesulitan dalam menggunakan hak suaranya.

Persoalan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu sering terjadi. Pertama, tidak terakomodirnya pemilih disabilitas dalam DPT.

Bagi sebagian petugas pemilu, penyandang disabilitas masih dianggap sebagai orang yang tidak punya hak pilih.

Di satu sisi, para penyandang disabilitas dan keluarganya juga masih banyak yang merasa malu untuk didata, demikian juga keengganan ke TPS pada saat pemilu.

Kedua, Ketersediaan alat bantu coblos masih belum ramah terhadap pemilih tunanetra (template braille). Sehingga pada akhirnya mereka memilih secara asal.

Ketiga, akses ke tempat pemungutan suara di hari pemilihan. Bagi penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, banyak ditemukan TPS yang bertangga dikarenakan kebanyakan TPS di desa menggunakan balai pertemuan desa yang pada umumnya bentuk bangunannya tinggi (panggung).

Hal ini tentunya menyulitkan untuk diakses atau dilalui para penyandang disabilitas.

Keempat, para penyandang disabilitas masih minim mendapatkan informasi terkait isu-isu kepemiluan.

Beberapa penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi bagi mereka dan kesulitan akses untuk mendapatkan informasi seputar pemilu.

Penggunaan hak politik dan mudahnya akses bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang urgen karena dimaknai sebagai pembukaan ruang politik bagi penyandang disabilitas bisa mengapresiasikan hak-haknya.

Aksesibitas sendiri bisa diartikan sebagai peluang, kesempatan atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan dalam menggunkan hak pilih.

Adapun untuk mengakomodir hak politik dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu Serentak 2024, perlu ada jaminan yang diantaranya: Pertama, melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Kedua, menerima dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggaran pemilu ad hoc.

Dengan adanya keterlibatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara ad hoc tentunya akan menjadi strategi dan upaya untuk meningkatkan partisipasi khususnya para penyandang disabilitas.

Ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap penyelenggara ad hoc untuk memberikan peran dalam keikutsertaan peyandang disabilitas untuk terlibat disemua tahapan penyelenggaraan pemilu.

Keempat, melibatkan penyandang disabilitas sebagai relawan pemilu dan agen demokrasi di komunitasnya.

Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi kepemiluan serta tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu khusnya bagi komunitas penyandang disabilitas.

Kelima, melakukan himbauan kesadaran akan pentingnya partisipasi dan peran stockholder, masyarakat serta keluarga penyandang disabilitas untuk tidak merasa malu dan membantu para penyandang disabilitas dalam memberikan akses dan informasi berkaitan dengan pemilu.

Keenam, mengoptimalkan para penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih.

Selama ini, KPU secara detail telah merinci masing-masing jenis disabilitas per-kecamatan dalam 5 kategori, yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/ wicara, tuna grahita dan disabilitas lainnya.

Hal ini tentunya perlu ditingkatkan terkait pelayanan pendataan pemilih bagi penyandang disabilitas di lapangan.

Ketujuh, tersedianya aksebilitas bagi penyandang disabilitas. Tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam penentuan TPS ini perlu untuk diperhatikan juga terkait akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

Pemilu ini merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya dalam pemerintahan.

Karenanya semua golongan masyarakat harus tercakup untuk dapat menggunakan hal pilih, tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas.

Pelaksanaan pemilu akses untuk mempermudah penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya ini perlu dilakukan.

Selain itu, melibatkan para penyandang disabilitas dalam setiap tahapan juga sangat penting.

Dengan demikian diharapkan, penyandang disabilitas juga dapat menyalurkan hak pilihnya secara tepat dan sesuai dengan pilihannya. (*)

*) Penulis adalah Anggota KPU Bulungan

 

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment