Ruang Publik

PEMILU 2024 DAN ESKALASI PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

Chairullizza, SHI., MH.

Oleh : Chairullizza, SHI., MH.

DEMOKRASI adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Sebagaian besar pihak menilai, kondisi budaya masyarakat dan kekuasaan yang masih patriarki mengharuskan agenda kesetaraan gender menjadi prioritas dalam penegakan demokrasi di Indonesia.

Salah satu prasyarat negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu).

Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah dijelaskan, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara, karena setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Akan tetapi dalam catatan sejarah nasional, hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Fakta sosial politik ini menjadikan para perumus konstitusi membuat ketentuan khusus bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang terpinggirkan untuk mendapatkan jaminan kesetaraan dan keadilan sehingga melahirkan kebijakan afirmasi (affirmative action) bagi perempuan, khususnya di bidang politik dan pemerintahan.

Kebijakan afirmasi ini diimplementasikan dalam bentuk adanya kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon anggota legislatif pada pemilu.

Perjuangan untuk lahirnya kebijakan afirmasi dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan setelah mereka menyadari bahwa pemilu 1999, yang merupakan pemilu demokratis pertama setelah rezim orde baru tumbang, justru menghasilkan jumlah perempuan di parlemen lebih sedikit daripada pemilu-pemilu sebelumnya.

Artinya, demokrasi dan pemilu demokratis tidak serta merta dapat meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, sehingga perempuan harus memperjuangkan sendiri hak-hak kesetaraan politiknya.

Perjuangan itu mulai menunjukkan hasil ketika Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 mengadopsi kebijakan afirmasi secara terbatas.

Perjuangan yang terus menerus menjadikan kebijakan afirmasi semakin jelas bentuknya, yakni kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon pemilu legislatif yang diajukan oleh partai politik.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2004 menyebutkan, bahwa dalam menyusun daftar calon, partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Ketentuan yang hanya “memperhatikan” kuota 30 persen keterwakilan tersebut, oleh Undang-undang Nomor 10  tahun 2008 yang menjadi dasar pemilu 2009 dipertegas, bahwa dalam daftar calon partai politik harus menempatkan sedikitnya satu calon perempuan diantara tiga nama calon.

Ketentuan norma afirmasi perempuan ini juga masih dipertahankan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Tidak hanya akumulatif jumlah caleg perempuan secara nasional (total dapil), namun tiap daerah pemilihan (dapil) wajib memuat paling kurang 30 persen perempuan dalam daftar calon.

Aturan tersebut membuka peluang partisipasi politik perempuan menjadi lebih tinggi di tiap dapil. Dengan asumsi aturan afirmasi pencalonan perempuan tidak berubah dalam UU Pemilu.

Dalam pengaturan teknis, KPU telah membuat ketentuan terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon di setiap daerah pemilihan.

Partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon di suatu dapil, maka di dapil tersebut partai politik tidak bisa mengikuti pemilu. Dengan kata lain, status kepesertaan pemilunya dicoret di dapil itu.

Dengan adanya aturan ini, tentunya semua partai politik berusaha keras menghindar dari sanksi administrasi tersebut.

Perempuan dan Pencalonan Legislatif

Tahun 2024 merupakan tahun demokrasi dimana akan dilaksanakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak.

Partisipasi rakyat dalam politik merupakan salah satu syarat sosial dari pemerintahan yang demokratis.

Termasuk di dalamnya adalah keterlibatan perempuan dalam pencalonan jabatan politik, baik eksekutif dan legislatif melalui sarana politik pemilu.

Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah.

Menurut Richard Matland, untuk menjadi anggota parlemen, perempuan harus melewati tiga tahap; pertama, mereka harus memilih diantara mereka untuk maju ke pemilu; kedua, mereka harus menjadi calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik; ketiga, mereka harus terpilih melalui pemilu.

Rekrutmen calon anggota legislatif dari partai politik sekurangnya memiliki dua tahapan, yaitu seleksi dan nominasi.

Seleksi dan nominasi, keduanya memainkan peran penting dalam proses rekrutmen kandidat calon pada umumnya, dimana partai politik akan mengidentifikasi siapa tokoh yang menjanjikan akan menjadi kandidat calon dalam pemilu.

Seleksi kandidat adalah proses extralegal dimana partai politik menentukan siapa tokoh yang layak dan akan direkomendasikan masuk dalam daftar calon di surat suara (ballot).

Nominasi kandidat adalah  proses pencalonan legal, dimana otoritas penyelenggara (KPU) akan mengesahkan sejumlah orang tertentu yang diusulkan partai politik memenuhi syarat kualifikasi sebagai calon dan kemudian mencetak nama-nama mereka dalam surat suara resmi (ballot).

Pencalonan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting, yaitu (1) penjaringan calon; (2) Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring (3) penetapan calon berikut penentuan nomor urutnya.

Tentunya, partai politik yang hendak merekrut calon harus mempertimbangkan ketentuan dan pembatasan yang diberikan oleh undang-undang pemilu (jumlah calon, daerah pemilihan, kuota perempuan dan tingkat pendidikan calon) serta instrument hukum yang diberlakukan oleh KPU.

Undang-undang partai politik telah menggariskan, bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik untuk mengisi jabatan publik termasuk jabatan legislatif dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Dalam rangka mengisi jabatan-jabatan publik itu, partai politik perlu melakukan pendidikan politik dan kaderisasi. Akan tetapi, partai politik selama ini kurang maksimal melakukan pendidikan politik dan kaderisasi.

Memang, pada tingkatan nasional semua partai politik memiliki program pendidikan politik dan kaderisasi, akan tetapi jika ditelusuri sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota, program partai politik terkait pendidikan politik dan kaderisasi berjalan sangat kurang dan bahkan ada yang tidak melaksanakan.

Hal ini tentunya mempengaruhi partai politik dalam mendapatkan kader-kader perempuan yang akan diajukan dalam daftar calon anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengingat undang-undang pemilu mewajibkan pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon pada pemilu.

Akibatnya, kecenderungan partai politik mengambil perempuan yang mau dicalonkan tanpa didahului pendidikan politik dan kaderisasi semata-mata agar kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon terpenuhi.

Hal yang menarik lainnya adalah terkait penempatan nomor urut calon perempuan posisi nomor urut 1 dan 2 terbilang masih rendah, sebagian besar dalam DCT pada pemilu 2019, calon perempuan menempati nomor urut 3, nomor urut 6 dan nomor urut terakhir.

Kalau kita merujuk pada studi penelitian yang dilakukan oleh Puskapol UI (2015), sebagian besar calon anggota legislatif terpilih menempati nomor urut 1 dan 2 pada DCT.

Meskipun dalam sistem pemilu proposional daftar terbuka nomor urut tidak berarti dalam penetapan calon terpilih, melainkan calon yang meraih suara terbanyak yang berhak untuk mendapatkan kursi sekalipun tidak berada pada nomor-nomor urut teratas.

Keterwakilan perempuan dalam badan legislatif ini perlu menjadi perhatian penting.

Lantaran kehadiran perempuan badan legislatif memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender.

Representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.

Para pimpinan partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024 nanti diharapkan dapat memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan pencalonan legislatif.

Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang memerintahkan kepada partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan calon legislatif.

Dan tentunya, calon perempuan yang dihasilkan melalui proses pendidikan politik dan kaderisasi. (*)

Penulis adalah anggota KPU Bulungan

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment