Headline

Pemilih Sementara di Kaltara 420.251 Orang

PLENO TERBUKA - Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan KPU Kaltara, Selasa (15/9/2020). (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Rekapitulasi Hasil Penetapan DPS di Lima Kabupaten dan Kota

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Selasa (15/9) di Tanjung Selor. Ada lima KPU kabupaten dan kota di Kaltara yang sebelumnya telah melaksanakan pleno dan menetapkan DPS di masing-masing wilayahnya. Kemudian di tingkat provinsi, dilanjutkan rekapitulasi, dimana terdapat sebanyak 420.251 pemilih sementara di provinsi termuda di Indonesia ini.

Berdasarkan berita acara pleno, pemilih sementara paling banyak di Kota Tarakan dengan jumlah 143.605 pemilih. Menyusul sesuai dengan DPS tersebut, adalah Nunukan dengan 114.664 pemilih, Bulungan dengan 95.064 pemilih, Malinau 50.659 pemilih, dan Tana Tidung 16.259 pemilih.

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al-Islami mengatakan, data pemilih hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan sebelumnya, masih bersifat sementara. Ia mengakui, dari data yang diturunkan sebelumnya saat melakukan pemutakhiran, terjadi penurunan. Hal itu berimplikasi terhadap jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang juga mengalami penurunan.

“Ini masih sementara. Kemarin, kita asumsikan TPS kita itu 1.584. Itu didasari oleh form A-KWK yang diterima dari Kemendagri. Dimana tiap TPS maksimal 500 orang. Namun hasil Coklit yang dilakukan, kita peroleh angka (DPS) 420.251, dimana dengan rincian TPS sebanyak 1.567,” katanya, usai memimpin rapat pleno.

Adapun terhadap berkurangnya data pemilih dari A-KWK yakni sebanyak 472.865 pemilih, ke data sementara menjadi 420.251, menurut Ketua KPU Kaltara, merupakan hasil dari coklit yang sudah dilakukan sesuai ketentuan. Yakni, pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di lapangan, bekerja berdasarkan petunjuk teknis dan aturan yang berlaku. Memastikan keakuratan setiap data dengan mendatangi langsung warga yang bersangkutan. Jika ada yang tidak dapat ditemui, petugas melakukan coklit melalui keluarga atau RT setempat yang memegang identitas warganya dan bisa mempertanggungjawabkannya.

“Kemudian, kita lihat di Nunukan lumayan banyak berkurang. Yang signifikan, dulu banyak TKI bekerja di Malaysia. Kemudian jelang pemilu 2019 dipulangkan atau dideportasi, dan jumlahnya ribuan. Saat itu kepentingan pengurusan dokumen, mereka membutuhkan surat keterangan yang sah. Saat pemilu kemarin, mereka diakomodir dan masuk dalam DPT. Belakangan, dikomunikasikan dengan BP2TKI, kemudian melalui Disdukcapil setempat sepakat, yang bersangkutan bukan warga Nunukan,” terang Surya-sapaan akrab Ketua KPU Kaltara.

Jika dibandingkan dengan pilkada 2015 yang lalu, ia meyakini akurasi tahun ini jauh lebih baik. Hal selaras dengan makin baik pula sistem pendataan kependudukan yang dilakukan pemerintah.

“Ini menunjukkan semakin berkurangnya orang-orang yang punya dokumen ganda. Dengan adanya sistem satu warga satu dokumen, itu memperkecil kegandaan dokumen kependudukan,” tambahnya.

Bawaslu Minta Semua Pihak Proaktif

PIMPINAN Bawaslu Kaltara Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Rustam Akif turut menghadiri pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Selasa (15/9/2020). Kepada media, ia mengatakan bahwa penetapan DPS juga sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota. Sehingga, KPU provinsi melakukan rekapitulasi dari semua daerah yang telah melakukan pleno pemilih sementara tersebut.

Menurutnya, hasil rekapitulasi itu kembali akan diturunkan KPU ke tingkat penyeleggara di bawah, dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selanjutnya, akan disampaikan kepada masyarakat, untuk menerima masukan, khususnya jika masih ada warga yang tidak masuk dalam DPS itu.

“Harapan kita semua pihak proaktif. Masyarakat, partai politik, termasuk calon dan timnya. Bagaimana aktif memantau, jangan sampai ada masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih,” katanya.

Pada prinsipnya, lanjut Rustam, Bawaslu memastikan semua warga yang punya hak pilih masuk dalam daftar pemilih nantinya. Pada akhirnya, dapat menggunakan hak pilihnya saat hari pemungutan suara 9 Desember mendatang.

Selain itu, ia juga mengingatkan terkait potensi data ganda. Oleh sebab itu, ia meminta KPU untuk melakukan analisis kegandaan data pemilih. Seperti informasi yang pihaknya terima, bahwa KPU Tarakan dan KPU Nunukan telah melakukan hal itu. Meski ia mengakui, belum mendapatkan informasi apakah tiga daerah lainnya juga melakukan analisis kegandaan data antarkecamatan.

“Terkait data pemilih, ini sangat memungkinkan terjadi data ganda. Harapan kira dari provinsi bisa melakukan analisis kegandaan. Jangan sampai ada data ganda antarkabupaten,” tegasnya. (*)

Reporer: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari

 

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah