Politik

Pemilih Pemula Bisa Gunakan Surat Keterangan

Ketua KPU KTT, Hendra Wahyudi

TANA TIDUNG, Koran Kaltara – Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dari hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung (KTT) tanggal 12 September lalu, berjumlah 16.259 pemilih.

Dari Jumlah DPS ini, ada penambahan jumlah pemilih sebanyak 1.291 yang diantaranya ada pemilih pemula.

Ketua KPU Tana Tidung, Hendra Wahyudi menuturkan pemilih pemula ada dua kategori yaitu pemilih pemula yang sudah memiliki kartu identitas berupa KTP dan yang belum memiliki KTP, tapi sudah berusia 17 tahun pada 9 Desember mendatang.

“Waktu kita lakukan pencocokan dan penelitian (coklit) kan sudah ketahuan dari kartu keluarga (KK), siapa yang berusia 17 tahun di 9 Desember. Kita sarankan untuk melakukan perekaman e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” ujarnya, dikonfirmasi Selasa (15/9/2020).

Perekaman e-KTP bisa dilakukan di tahun ini, meskipun usia 17 tahun baru pada 9 Desember nanti.

Setelah perekaman dilakukan, nanti akan mendapatkan surat keterangan dari Disdukcapil bahwa orang ini sudah berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman e-KTP.

Hanya saja, kata dia untuk KTP memang belum bisa terbit jika warga ini belum genap berusia 17 tahun.

“Namanya surat keterangan (suket) dari Disdukcapil. Yang mengeluarkan memang hanya Disdukcapil dan sudah kami sarankan,” tuturnya.

Data DPS yang sudah di plenokan ini juga memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, bisa saja untuk melakukan revisi data berupa nama dan NIK yang salah, tetapi bisa ada penambahan.

Misalnya, masih ada orang yang memiliki hak pilih tetapi belum ter-coklit dan belum terdaftar, termasuk pemilih pemula yang belum terakomodir.

Penambahan jumlah pemilih dan perubahan data pemilih ini, nantinya bisa berdasarkan laporan dan tanggapan dari masyarakat, setelah DPS diumumkan.

Ia memastikan, kartu keluarga sudah jelas dan dianggap sah untuk bisa menjadikan dasar tanggal lahir dan sudah memiliki hak pilih.

“Kartu kelurga kan sudah ada NIK dan tanggal lahir, itu sudah cukup menjadi elemen yang kita periksa,” tandasnya.

Ia pun sudah melakukan sosialisasi dan melakukan beberapa penyampaian kepada masyarakat terkait siapa yang sudah memiliki hak pilih.

Namun, diakuinya pandemi Covid-19 ini menjadi kendala dalam penyampaian sosialisasi karena tidak mengundang banyak orang.

“Jadi, kita hanya menyampaikan kepada perwakilan RT dan kepala desa setempat. Nanti, mereka ini yang menjadi perpanjangan tangan KPU untuk menyampaikan kepada warganya. Kami juga sudah membentuk relawan demokrasi sebanyak 50 orang,” bebernya.

Relawan demokrasi ini terdiri dari beberapa basis, termasuk basis pemilih pemula yang diarahkan untuk melakukan edukasi ke masyarakat.

Informasi pemilu, diakuinya terus disampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya melalui pertemuan tatap muka, tetapi juga melalui media sosial dan baliho.

Relawan demokrasi ini berasal dari daerah yang akan dicoklit, jadi bisa memudahkan melakukan komunikasi.

Hal ini untuk memudahkan dilakukan coklit, karena sudah mengetahui penduduk di daerah tersebut, termasuk jika ditemukan ada warga yang beda alamat.

Diakuinya, beda alamat ini yang menjadi kesulitan dalam coklit, karena tidak lapor ke Ketua RT.

Sementara, petugas coklit harus sesuai dengan alamat dan NIK yang tertera. Setelah coklit dilakukan, selanjutnya rumah tersebut akan dipasang stiker.

“Kalau alamatnya berbeda, nanti kita arahkan ke tempat asalnya, jadi tidak bisa memilih sesuai tempat tinggal, tetapi sesuai dimana alamat dalam KTP. Karena kan berbasis RT, untuk kotak suaranya. Makanya, masyarakat harus pro aktif,” tegasnya. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Didik

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah