Kaltara

Pemerintah Diminta Jalin Kerja Sama Khusus dengan Malaysia

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon
Antisipasi Tingginya Peredaran Barang Ilegal Masuk Kaltara TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Rata-rata barang Malaysia yang beredar di wilayah perbatasan, seperti di Kalimantan Utara (Kaltara) berstatus ilegal. Parahnya, barang yang didominasi sembako itu adalah berstatus subsidi. Untuk mengurangi peredaran barang Malaysia, DPRD pun mendorong ada kerjasama khusus antara pemerintah di Indonesia dengan pemerintah negeri Jiran…
  • Antisipasi Tingginya Peredaran Barang Ilegal Masuk Kaltara

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Rata-rata barang Malaysia yang beredar di wilayah perbatasan, seperti di Kalimantan Utara (Kaltara) berstatus ilegal. Parahnya, barang yang didominasi sembako itu adalah berstatus subsidi.

Untuk mengurangi peredaran barang Malaysia, DPRD pun mendorong ada kerjasama khusus antara pemerintah di Indonesia dengan pemerintah negeri Jiran itu. “Harus ada kerjasama bilateral untuk menyelesaikan ini,” ujarnya akhir pekan lalu.

Sudah menjadi rahasia umum, jika barang Malaysia begitu masif beredar di kawasan perbatasan, Kaltara. Jika terus dibiarkan, maka sama saja Pemerintah mendukung tindakan ilegal.

“Kita tahu ini untuk kebutuhan. Tapi dari sisi aturan ini kan melanggar. Apalagi barang mereka itu rata-rata subsidi,” sebutnya. Pemerintah daerah, kata Marten, sebetulnya sudah mempersiapkan solusi guna menghadapi gempuran barang ilegal dari Malaysia. Salah satunya adalah pembangunan toko Indonesia di kawasan perbatasan.

“Toko Indonesia ini kan upaya pemerintah untuk menekan itu. Jadi kita harap ada tindaklanjut juga secara kerjasama bilateral,” cetusnya.

Marten mengatakan, selama ini izin impor di perbatasan diberlakukan sama layaknya daerah lain. Sementara, kasus yang terjadi di perbatasan sedikit berbeda dari daerah lain. Oleh karenanya, Ia mendorong agar Pemprov mengkomunikasikan hal ini ke pusat.

“Ini yang harus kita dorong. Bagaimana adanya kerjasama khusus antara Indonesia dengan Malaysia soal barang impor yang masuk ke kita,” kata Marten.

Dirinya menegaskan, sudah saatnya perbatasan ‘merdeka’ dengan tidak menggantungkan kebutuhan pokok dengan negeri tetangga. Soal adanya hubungan ekonomi yang sudah terjalin lama menurut Marten tetap harus didukung dengan implementasi aturan yang benar.

“Ini untuk menjaga kedaulatan kita,” tandasnya.

Dia juga berharap,  pemerintah melalui kementerian terkait bisa segera melakukan riset soal aktivitas impor di kawasan perbatasan. Marten berasumsi, sebagai beranda negara, sudah sepatutnya daerah perbatasan lebih matang dalam segala unsur. “Termasuk aturan untuk aktivitas ekspor impor,” pungkasnya. (*)

Reporter: Dicky Umacina
Editor: Edy Nugroho

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 24 Desember 2018