Ekonomi Bisnis

Pemerintah akan Keluarkan Kartu Kendali Distribusi Elpiji 3 Kg

Distribusi gas 3 kg di Tarakan. (Foto: Sofyan)

TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun jaringan gas rumah tangga sudah menyasar hampir semua kelurahan, nyatanya konsumsi gas elpiji 3 kilogram tidak berubah, bahkan cenderung meningkat. Hal ini diduga akibat adanya penyalahgunaan gas bersubsidi.

Menyikapi hal ini Pemkot Tarakan akan menerbitkan kartu kendali agar penggunaan gas elpiji 3 kilogram tepat sasaran.

“Kartu kendali ini semacam kartu ATM yang dapat hanya warga yang memenuhi kriteria. Kartu ini untuk mengendalikan gas elpiji 3 kilogram yang sering dikeluhkan harga maupun keberadaannya,” terang Wali Kota Tarakan, Khairul, Jumat (23/10/2020).

Lebih lanjut dikatakan Khairul, kategori warga yang akan mendapatkan kartu kendali ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan demikian warung dan restoran tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kilogram.

“Data-data itu nanti di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Tarakan. Selain itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga punya data warga MBR, tinggal bagaimana kita terapkan kartu kendali ini,” jelasnya. Dengan kartu kendali, harga akan sesuai dengan HET (Herga Eceran Tertinggi).

Menurutnya, adanya gas rumah tangga dapat mengurangi penggunaan gas elpiji 3 kilogram. Namun masih ada daerah-daerah yang belum bisa menikmati gas alam, seperti di pesisir yang secara teknis belum bisa dipasang serta daerah WKP (Wilayah Kerja Pertambangan).

Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Pemkot Tarakan, Catur Hendratmo menambahkan pengawasan distribusi gas elpiji 3 kilogram adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, supaya tidak ada penyalahgunaan.

Ke depan HET akan dipatuhi oleh pangkalan karena diperkuat dengan kartu kendali.

“Di lapangan masih ada harga yang terlalu tinggi di atas HET, kebijakan Pak Wali akan menyiapkan pemanfaatan kartu kendali kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan gas bersubsidi,” jelasnya.

Ketentuan pengecer, katanya, memang tidak ada karena alurnya dari agen ke pangkalan dan daerah hanya mengenal pangkalan.

“Dengan kartu kendali ini, kalau bisa pengecer bisa jadi pangkalan untuk melayani warga sekitar tetapi harga harus mengikuti HET,” tegasnya.

Saat ini, penerapan kartu kendali masih digodok oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM bersama dengan Bagian Ekonomi. Daerah lain di Indonesia yang sudah menerapkan ini adalah Jambi.

“Di sana sudah berhasil, tidak ada lagi antrean panjang. Di Tarakan selain antrean dari sisi harga juga tidak sesuai HET, padahal pemerintah sudah mengaturnya melalui HET. Makanya harus dicarikan solusi,” urainya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa
Editor: Rifat Munisa

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah