Headline

Pembahasan SOA Penumpang Masih Buntu

Suasana rapat Pembahasan SOA Penumpang dan Barang di Kantor DPRD Kaltara. (Foto: Agung)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Nihilnya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Penumpang di APBD Pemprov Kalimantan Utara tahun 2022, mengundang reaksi keras dari wakil rakyat di gedung parlemen provinsi.

Legislator yang tergabung dalam komisi II dan III, sama-sama melayangkan kritik terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara selaku instansi terkait.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Ihin Surang mengatakan, legislatif menginginkan masyarakat di perbatasan tetap terlayani program SOA Penumpang yang bersumber dari APBD Pemprov Kaltara.

“Kami memang sedih memikirkan kondisi ini, dimana saat masyarakat masih butuh SOA Penumpang, itu tidak dilaksanakan instansi terkait,” kata Ihin kepada awak media, Senin (13/6/2022).

Nihilnya SOA Penumpang tahun ini dinilai menjadi ironi bagi Kaltara sebagai daerah pemekaran.

Seyogianya pemerintah bisa memberi pelayanan yang lebih baik, khususnya jika dibandingkan saat menjadi bagian dari Kalimantan Timur.

“Sejak bergabung di Kaltim kan sudah jalan ini. Kenapa kok sekarang malah berhenti,” ujarnya.

Ihin mengaku tidak habis pikir soal regulasi yang dijadikan alasan teknis SOA Penumpang tidak berjalan.

Dimana Dishub menyebut SOA Penumpang tidak mendapat legitimasi melalui peraturan gubernur. Padahal sebelumnya dapat berjalan normal tanpa kendala.

“Kalau alasannya regulasi, berarti selama ini kita melanggar, tapi kan tidak. Kemarin-kemarin masih bisa jalan,” bebernya.

DPRD Kaltara mendesak pihak eksekutif bisa memberi kejelasan bahwa SOA Penumpang bisa berjalan bulan depan.

OPD teknis diberi waktu satu pekan untuk mengurus kendala regulasi yang dijadikan alasan sebelumnya.

“Kita beri satu sampai dua minggu ini untuk mengatur soal teknis tadi, karena disampaikan sebenarnya SOA Penumpang ini bisa jalan. Kita tekankan paling lambat di awal Juli, lebih baik lagi kalau akhir Juni sudah bisa mulai,” desak Ihin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menyayangkan SOA Penumpang dihilangkan begitu saja tahun ini.

Terlebih tanpa pemberitahuan dan penjelasan kepada pihak legislatif.

“Kalau bicara aturan, itu kan panjang. Kenapa nggak dari dulu diselesaikan, kok baru sekarang,” kata Jufri.

Ia menegaskan jika SOA Penumpang merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat di perbatasan.

Mereka pada dasarnya tidak bisa menunggu karena tidak ada lagi sarana transportasi yang bisa diandalkan.

“Ini kepentingan masyarakat, tapi sekarang mereka harus menunggu, pemerintah ini dimana jadinya,” ujar Jufri.

Dia meminta agar nihilnya SOA Penumpang bisa segera disikapi kepala daerah. Perlu ada kebijakan taktis agar program ini bisa tetap berjalan tahun ini.

Terlebih SOA Penumpang yang menjadi bagian kesejahteraan merupakan salah satu janji politik yang disampaikan.

“Kita sama-sama dengar, ada janji politik Pak Gubernur dan Wakilnya untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi sekarang apa coba, nyatanya begini,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Fenry Alpius mengungkapkan, nihilnya SOA Penumpang tahun ini mencederai sejarah pembentukan Kaltara yang notabene untuk memberikan kesejahteraan warga di perbatasan.

Saat ini banyak masyarakat di perbatasan yang menyampaikan keluhan terkait kesulitan akses transportasi tersebut.

“Tadi disampaikan SOA Penumpang ini tidak dianggarkan karena melanggar Permendagri, tidak ada payung hukum, tidak ada pergub-nya. Kalau memang begitu, ini sudah jadi tugas dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk selesaikan,” kata Fenry.

Fenry yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kaltara, bahkan mengancam akan tidak membahas penyusunan APBD tahun 2023 jika tidak ada kejelasan tentang pelaksanaan SOA Penumpang dalam waktu dekat.

Ia yakin sikap ini juga akan didukung oleh fraksi lainnya di DPRD Kaltara.

“Selesaikan ini dulu. Pastikan dulu SOA Penumpang dari APBD bisa jalan segera,” tegasnya.

Adapun, Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Elia DJ menambahkan, banyak masyarakat yang sengsara akibat SOA Penumpang tersisihkan dari APBD.

Ditambah lagi frekuensi penerbangan SOA Penumpang dari APBN tidak merata.

“Bayangkan saja, penerbangan ke Long Ampung itu hanya sekali satu minggu dari APBN, dan itu bisa ditunda jika ada gangguan cuaca. Banyak warga di sana yang sengsara karena tidak bisa pulang dan terkatung-katung di sini. Ini harusnya bisa disikapi segera karena soal kemanusiaan,” jelasnya.

Elia sendiri menyayangkan tidak ada pengambil kebijakan yang hadir dari Dishub Kaltara. Sehingga tidak ada langkah taktis yang bisa segera diambil dalam waktu dekat.

“Saya rasa hasil pertemuan ini masih mentah. Karena mereka masih harus komunikasikan ke kepala dinasnya,” jelas Elia.

Kepala Seksi Pengembangan Moda dan Keperintisan pada Dishub Kaltara, Akhrid, tidak bisa menjelaskan secara detail dan runut soal latar belakang nihilnya SOA Penumpang tahun ini.

Ia hanya menyebut jika mata anggaran untuk SOA Penumpang tidak tersedia di Dishub Kaltara.

”Tidak ada mata anggaran SOA Penumpang di Dishub tahun ini. Kalau tahun lalu ditempatkan di mana saja yang penting bisa jalan. Seperti tahun lalu itu di BKAD, pelaksanaannya baru di kami,” kata Akhrid.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Firmansyah mengatakan, SOA Penumpang tidak bisa difasilitasi pemerintah daerah karena terganjal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di lain sisi, Pemprov Kaltara juga belum memiliki peraturan gubernur yang bisa menjadi payung hukum pelaksanaan SOA Penumpang.

“Persoalannya ketika menempatkan rumah kegiatan untuk subsidi ongkos angkut penumpang udara, itu akan bermasalah karena UU 23 dan Permendagri 90. Dimana sebenarnya udara bukan merupakan urusan provinsi, jadi tidak ada nomenklaturnya,” kata Firman.

Terdapat empat kesimpulan yang didapat dalam pertemuan kemarin.

Pertama, karena penganggaran APBD Tahun 2022 Terkait SOA Penumpang tidak dianggarkan karena terbentur masalah regulasi, maka diharapkan OPD terkait dapat segera menyampaikan permasalahan tersebut secara tertulis kepada Komisi II dan III DPRD Kaltara.

Kedua, Peraturan Gubernur terkait SOA harus dapat diselesaikan OPD terkait tahun ini.

Ketiga, untuk mencari solusi permasalahan SOA jika berlarut-larut, maka dimungkinkan akan ditindaklanjuti melalui pembentukan Panitia Khusus.

Keempat, SOA Barang harus memperhatikan azas manfaat bagi seluruh masyarakat. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment