Ruang Publik

Pelayanan Publik Zaman Now

Rizwan
  • Oleh : Rizwan, SE

SETELAH pecahnya orde baru tahun 1998, terjadi perubahan sistem kepemerintahan dan demokratisasi di wilayah ekonomi dan politik di Indonesia. Gejolak menuntut hidup yang lebih baik menjadi muara gerakan bersama.

Semua sektor dituntut untuk memberikan rasa aman, tenang kepada masyarakat. Ketertinggalan dari banyak negara menjadi spirit gerakan yang harus diburu. Ada yang mulai terlihat seperti sistem politik yang sudah menanggalkan sistem kepemimpinan ala feodalisme dan otoriter menjadi demokratik.

Terbentuknya lembaga pengawas semisal KPK juga menjadi bukti, bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi peninggalan orde baru yang mesti dihapus. Namun, bagaimana dengan sektor penyelenggara pelayanan publik itu sendiri ? Apakah sistem lama masih membuntuti atau mengikuti istilah modern; zaman now ?

Menurut hemat penulis, pada hakikatnya konsep pelayanan publik zaman now harus mengikuti perubahan. Sayangnya lebih sering kita temui pelayanan publik di negara kita yang dilindas oleh perubahan itu sendiri, yang berimbas kepada masyarakat yang semakin merugi.

Sesuai dengan acuan yang dianut negara Indonesia yaitu sebagai negara yang menganut undang-undang sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan bahwasanya masyarakat akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah sesuai dengan undang-undang, artinya dilayani sesuai dengan peraturan yang ada tanpa memandang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, memberikan suatu definisi pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik atau yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, bagaimana cara melayani masyrakat serta bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Nilai akuntabilitas pelayanan yang dilakukan harus bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan.

Pertanggung jawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik juga sebagai manifestasi dari sebuah kepemimpinan agar terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik dan pastinya aman, maka harus membenahi tatanan dalam segi pelayanan, dan bukan hanya itu saja melainkan sebagai kewajiban yang memang harus didapatkan oleh masyarakat umumnya.

Rendahnya kualitas pelayanan publik seringkali menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik merupakan pihak yang dirugikan. Prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya standar biaya dan waktu yang jelas, ketidakadilan, pelayanan yang berlarut-larut, serta petugas pelayanan yang tidak responsif, adalah beberapa hal yang sering dikeluhkan.

Yang menjadi permasalahan pokok pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung oleh berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Bentuk pelaksanaan yang diberikan aparatur pemerintah terkait masalah pelayanan publik yaitu sebagai pengguna dan penentu bagaimana pelayanan itu bisa terlaksana serta terealisasi sesuai apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Penerimaan pelayanan dalam hal ini lebih kepada masyarakat dalam artian baik buruknya pelaksanaan pelayanan publik tergantung kepada si pemberi pelayanan.

Penilaian terhadap pelayanan yang diberikan juga tergantung sejauh mana kinerja pelayanan itu dilakukan dan apa saja yang dilakukan untuk menciptakan pelayanan yang baik. Demikian juga yang menjadi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan sebuah pelayanan.

Kontrol di sini yaitu untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Kontrol terhadap kinerja aparatur negara yang mempunyai wewenang dalam menentukan serta memberikan pelayanan yang berujung kepada yang dilayani.

Kinerja aparatur pemerintah juga menjadi penentu utama dalam menciptakan sebuah pelayanan yang nyaman dan baik. Kinerja yang baik didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur negara akan membuahkan hasil pelayanan yang sangat luas biasa dan profesional.

Optimalisasi sebuah pelayanan publik ada kewajiban bagi pemerintah dan juga perlakuan yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat untuk tercapainya reformasi dan good governance. Salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik itu sendiri yang diberikan secara maksimal.

Pelayanan publik zaman now haruslah demokratis, setidaknya berusaha memuat aspirasi dengan konsensus bersama, bukan keputusan sepihak dari pemerintah.

Selain itu dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memang membantu pelaksanaan pelayanan publik, namun pada kenyataannya masih jauh dari kinerja yang diharapkan, karena hanya akan ada lomba administrasi bukan substansi.

Sehingga seharusnya ada perbaikan yang terus menerus dengan berbagai cara, maka pelayanan publik di negara kita harus segera diperbaiki dengan memperbaiki elemen dasarnya seperti regulasi yang seharusnya lebih demokratis.

Pelayanan publik saat ini harus dikritisi bersama dan dimajukan dalam suasana yang demokratis bukan sebaliknya, sehingga terciptanya pelayanan publik dan pemerintahan yang baik. (*)

*) Penulis adalah Asisten Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara