Kaltara

Pelantikan 13 JPT Pratama Menunggu Izin Kemendagri

MENJELASKAN - Kepala BKD Kaltara Burhanuddin saat ditemui media, Selasa (24/11/2020). (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Pemprov Siap Lakukan Pelantikan, Setelah Izin Diberikan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sebanyak 13 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang telah usai dilakan seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ( Pemprov Kaltara ), tak kunjung dilakukan pelantikan. Diketahui, usai seleksi terbuka diselenggarakan, setidaknya masing-masing posisi JPT terdapat tiga besar nama calon yang dinyatakan lolos. Kecuali jabatan Asisten Administrasi Umum dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, peserta yang dinyatakan lolos seleksi masing-masing hanya dua orang.

Untuk melaksanakan pelantikan hasil seleksi terbuka itu, setidaknya Pemprov Kaltara harus mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Suriansyah menyebutkan hingga saat ini izin tersebut belum keluar. Padahal rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah diterbitkan.

“Perlu dari Kemendagri izin. Kalau surat (permohonan pelantikan) sudah kita sampaikan untuk izin. Tinggal menunggu proses mereka (Kemendagri) saja,” ujarnya, Selasa (24/11/2020).

Pria yang juga merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara itu mengaku belum tahu persis kapan izin Kemendagri keluar. Pihaknya hanya menunggu informasi untuk ditindaklanjuti di daerah. “Belum tahu kita bagaimana izinnya keluar,” sebutnya.

Senada yang dijelaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Burhanuddin, bahwa dari pihak panitia seleksi sudah selesai. Nama-nama yang telah diumumkan itu, keputusan akhirnya tinggal menunggu satu nama yang akan dilantik.

“Terakhir saya ke Jakarta tinggal tunggu tanggapan Kemendagri. Kita tinggal menunggu. Kalau kendala yang kemarin, bukan di kita. Karena kita (panitia seleksi) secermat mungkin. Jadi memang tinggal izin Kemendagri, karena kita sudah usulkan, jadi tinggal tanggapan (izin) saja yang ditunggu,” jelasnya, kemarin.

Dia membeberkan pula, bahwa rekomendasi dari KASN yang telah terbit juga masih terdapat koreksi. Namun hal itu menjadi kewenangan Kemendagri untuk ditindaklanjuti.

“Rekomendasi KASN sudah, cuma memang ada koreksi dari Kemendagri terkait rekomendasi KASN,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait persiapan pelantikan, Burhanuddin menegaskan kapanpun izin keluar bisa langsung dilaksanakan. Baik saat kepala daerah masih dijabat oleh Penjabat Sementara (Pjs) ataupun saat dijabat kembali oleh gubernur yang sudah selesai masa cutinya. “Kalau sudah Mendagri mengizinkan, tidak ada masalah, kapanpun kita sudah siap,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltara awalnya membuka seleksi terhadap 15 posisi JPT Pratama. Hanya saja, dalam proses lelang, posisi Asisten Ekonomi Pembangunan dan Dirut RSUD Tarakan, tidak ada pelamar yang mendaftar memenuhi syarat. Sehingga hanya 13 formasi JPT Pratama Pemprov Kaltara yang lanjut ke tahap seleksi.

Ke-13 posisi itu diantaranya Asisten Administrasi Umum Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kepala Biro Hukum Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kepala Biro Organisasi Kepala Biro Umum. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Eddy Nugroho

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah