Politik

Pelaksanaan Pilkada Diperkirakan November 2024

Ketua KPU Tarakan, Nasruddin

TARAKAN, Koran Kaltara – Tahun 2024 nanti, warga Tarakan akan kembali memilih kepala daerah. Meskipun masih dua tahun lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan sudah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari data daftar pemilih tetap (DPT) melalui pemutakhiran data berkelanjutan.

Ketua KPU Tarakan, Nasruddin menuturkan, berkaca dari rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan sebelumnya dari regulasi yang ada untuk Pemilu dan Pilkada dilakukan di tahun 2024.

Khusus Pilkada, harus dilakukan pada November 2024.

Hal tersebut tertuang dalam Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

“Disebutkan dalam Undang undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pilkada dilakukan pada bulan November. Sama dengan Pemilu di tahun 2024 juga. Tapi, untuk penentuan harinya belum ditetapkan. Masih menjadi pembahasan di pusat,” ujarnya, Rabu (6/10/2021).

Namun, KPU mengusulkan 21 Februari tahun 2024. Hal ini menindaklanjuti pasal 167 disebutkan hari, tanggal dan tahapan harus 20 bulan.

Sedangkan idealnya untuk Tarakan menurut KPU pada 21 Februari. Meski dalam bentuk usulan, pihaknya mendapat informasi pada 16 September lalu  sepertinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memiliki usulan lain di bulan April atau Mei.

“Sehingga belum ada titik temu hingga saat ini,” imbuhnya.

Jika kemudian ada yang bertanya kapan bulan untuk pelaksanaan Pemilu, masih dijawab belum pasti. Namun untuk Pilkada dipastikan bulan November.

Sepertinya mengerucut di 27 November. Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, juga diperkirakan tahun 2024.

Akan tetapi bulan dan harinya belum ditentukan dan masih dalam proses tahapan di tingkat pusat.

Menyesuaikan waktu yang ada, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan Pilkada, seandainya pelaksanaan dilakukan Februari  maka di hitung mundur pada April 2023 sudah ada persiapan.

“Kan bahasanya 20 bulan, tidak boleh 19 bulan (persiapan). KPU mengusulkan 25 bulan. Jika pelaksanaan Mei misalnya, April sudah dimulai. Tahapan harus minimal 20 bulan dari hari H,” tandasnya. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Rifat Munisa

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment