Ekonomi Bisnis

Pekerjaan Proyek Perlu Libatkan Kontraktor Lokal

Kilit Laing

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara– Secara umum, Kadin mendorong agar pekerjaan pembangunan infrastruktur di lapangan melibatkan kontraktor lokal. Mengingat mereka yang sudah paham medan dan kondisi di lokasi.

“Ayo kita sinergi teman-teman dari luar dengan perusahaan lokal yang sudah mengerti kondisi ini,” ajak Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Utara, Kilit Laing.

Dia meyakini jika pekerjaan jalan yang dimaksud tidaklah sulit. Namun dikarenakan pemenang tender dari luar, tidak kurang menguasai kondisi di lapangan, menyebabkan kesulitan ini muncul.

“Sebenarnya pekerjaan ini tidak sulit. Berhubung orang yang kerja tidak paham medan, sehingga menjadi sulit dan lambat selesainya,” ujarnya.

Minimnya pengetahuan tentang lokasi, menjadi faktor pentingnya keterlibatan kontraktor lokal. Dimana mereka sudah memahami hal itu. Sehingga sistem pelaksanaan diyakini lebih mudah dan cepat.

Namun demikian, ia menegaskan jika tidak ada tendensi. Kilit hanya mengungkapkan persoalan dan solusi yang perlu dipertimbangkan pemerintah pusat.

“Kita tidak berpikir yang aneh-aneh, tetapi berpikir bagaimana caranya pembangunan ini cepat selesai. Kita di daerah juga mendukung, memberi support walaupun tidak dilibatkan selama ini,” paparnya.

Wakil Ketua Kadin Kaltara, Syamsul Bahri menambahkan, kontraktor lokal memang perlu dilibatkan dalam tender yang dimenangkan kontraktor luar daerah. Ini sesuai dengan amanah undang-undang dan instruksi Menteri PUPR.

“Ketika ada pekerjaan APBN, memang ada teknologi berisiko tinggi yang tidak bisa ditangkap lokal, kami legowo. Tapi kan kontraktor lokal tetap bisa melakukan sebagian sub pekerjaan di dalamnya,” kata Syamsul.

“Khusus soal jalan perbatasan sendiri, tentu dengan bersama bisa lebih mudah. Karena ini medan kami, kami paham. Ketika sama-sama bekerja, ya saling menguntungkan,” jelasnya menambahkan.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Datu Iman Suramenggala mengatakan, pembangunan jalan Malinau ke Krayan memang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Secara teknis, pihaknya sebatas mengoordinasikan untuk mempercepat proses pelaksanaan.

“Kewenangannya memang ada di Balai Jalan milik Kementerian. Tapi kita selalu koordinasikan agar bisa segera diselesaikan,” kata Datu Iman melalui pesan singkat. (*)

BACA JUGA:

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment